Menlu Retno Bertemu Perwakilan Taliban di Islamabad, Bahas Peran Perempuan

Keterangan pers Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jumat (26/11). Foto: Lukas/Biro Pers Sekretariat Presiden

Menlu Retno Marsudi bertemu dengan perwakilan Taliban, Amir Khan Muttaqi. Juru bicara Kemenlu, Teuku Faizasyah mengatakan pertemuan keduanya terjadi pada sela kehadiran mereka pada acara Konferensi Tingkat Menteri (KTM) Organisasi Kerja sama Islam (OKI) di Islamabad, Pakistan.

"Saya belum mendapat informasi dari rekan-rekan di Pakistan, memang sedang ada pertemuan Menlu-menlu OKI mengenai Afghanistan di Islamabad, Pakistan," ujar Teuku saat dihubungi, Minggu (19/12).

Pembicaraan intens, kata Teuku, terjalin antara kedua pihak tepatnya pada Sabtu 18 Desember kemarin. Meski begitu, Teuku belum mau merinci hal-hal apa saja yang dibahas Menlu Retno dengan perwakilan Taliban dalam pertemuan tersebut.

"Pertemuan [terjadi pada] 18 Desember sekitar jam 4 pm di sela-sela kehadiran pada KTM OKI," ungkap Teuku.

Merujuk pada tweet di akun Twitter pribadinya, @Menlu_RI, Retno menyebut bahwa ia menemui dua perwakilan pihak Taliban. Ia turut melengkapi tweetnya itu dengan sebuah foto yang menunjukkan situasi saat pertemuan tersebut terjadi.

Sejumlah hal mulai dari situasi kemanusiaan, pendidikan, hingga pemberdayaan perempuan disebut Retno menjadi topik utama yang diperbincangkan dalam pertemuan tersebut.

"Bertemu dengan perwakilan Taliban, Amir Khan Muttaqi di Islamabad (18/12) dan membahas situasi kemanusiaan, pendidikan, dan pemberdayaan perempuan," kata Retno melalui akun twitter pribadinya.

Sebelumnya, Pemerintahan Taliban di Afghanistan menyetujui dekret mengenai hak perempuan. Dekret tersebut melarang perempuan dianggap properti dan tak boleh dipaksa menikah.

Sejak berkuasa di Afghanistan pada Agustus lalu, Taliban menghadapi tekanan dunia. Mereka diminta menghargai hak perempuan dalam kerangka hukum yang jelas.

Sebelum dekret ini keluar pada Jumat (3/12/2021), Taliban harus menerima nasib pembekuan dana bantuan asing.

Kini dekret hak perempuan sudah diteken. Mulai saat ini perempuan di Afghanistan haknya wajib dilindungi pemerintah.