Menlu Retno Paparkan 5 Prioritas Polugri Indonesia 2019-2024

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Retno Marsudi kembali dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk mengemban tugas sebagai Menteri Luar Negeri RI 2019-2024. Retno mengungkapkan, selama menjabat 5 tahun ke depan dia akan mengangkat lima isu prioritas dalam menjalankan diplomasi dan politik luar negeri Indonesia.

Kelima prioritas itu disebut Retno sebagai ‘Prioritas 4+1’. Prioritas tersebut dibentuk berdasarkan amanah konstitusi serta visi misi presiden dan wakil presiden.

Diplomasi Ekonomi

Prioritas pertama merupakan penguatan diplomasi ekonomi. Retno mengungkapkan untuk mewujudkan penguatan diplomasi ekonomi dapat dilakukan dengan beberapa langkah, di antaranya penguatan pasar domestik, mempercepat perundingan investasi mulai dari Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA), Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA), dan perjanjian perdagangan preferensial (PTA), hingga mempromosikan BUMN dan sektor swasta Indonesia ke luar negeri.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Diplomasi ekonomi, kata Retno, diutamakan akan kembali membawa dampak atau bermanfaat baik untuk kepentingan nasional Indonesia.

“Diplomasi ekonomi juga akan mengoptimalkan kepentingan strategis ekonomi Indonesia," kata Retno di Gedung Pancasila, Kemlu RI, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).

Diplomasi Perlindungan

Prioritas kedua polugri Indonesia selama lima tahun ke depan merupakan diplomasi perlindungan. Menlu Retno menegaskan negara harus terus hadir untuk melindungi WNI di luar negeri.

Satu cara yang akan dilakukan Kemlu RI adalah melakukan pengintegrasian data WNI di luar negeri. Sejauh ini, Kemlu RI sudah mengintegrasikan data dengan Kementerian Dalam Negeri RI, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Direktorat Jenderal Imigrasi RI.

Ilustrasi TKI menaiki kapal Foto: ANTARA FOTO

Retno Marsudi mengatakan, Kemlu akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga lain untuk mengintegrasikan data-data WNI yang tinggal di luar negeri.

“Jika pengintegrasian selesai dilakukan, maka Indonesia akan memiliki one single data WNI di luar negeri. Ini akan mempermudah dan memperkuat sistem perlindungan WNI di luar negeri,” kata Retno.

Selain mengintegrasikan data WNI, Kemlu juga akan bekerja sama dengan kementerian atau lembaga untuk perbaikan tata kelola migrasi yang aman. Indonesia juga akan aktif di berbagai forum internasional.

Diplomasi Kedaulatan dan Kebangsaan

Diplomasi kedaulatan dan kebangsaan menjadi prioritas ketiga polugri Indonesia pada 2020-2024. Retno mengatakan diplomasi harus digunakan untuk menjaga keutuhan wilayah Indonesia, salah satunya melalui penyelesaian perjanjian batas-batas negara.

"Selain itu, kerja sama untuk menyebarkan toleransi, kemajemukan, melawan radikalisme dan terorisme juga akan diperkuat," kata Retno.

"Diplomasi kedaulatan akan terus didorong, kedaulatan Indonesia tidak dapat ditawar," tutur Retno.

Peningkatan Kontribusi Indonesia dan Kepemimpinan

Prioritas keempat adalah meningkatkan kontribusi Indonesia dan kepemimpinan Indonesia di kawasan serta dunia. Retno Marsudi menyatakan 5 tahun ke depan akan menjadi tahun-tahun yang sibuk untuk Indonesia dalam menjalankan diplomasi di kancah politik luar negeri.

Indonesia akan tergabung, bahkan menjadi ketua dalam beberapa organisasi internasional, mulai dari PBB, G20, hingga ASEAN. Meski begitu, Retno menegaskan dalam 5 tahun ke depan, ASEAN akan menjadi arus utama dari polugri Indonesia.

“Pada 2020 Indonesia akan menjadi ketua Foreign Policy and Global Health (FPGH), Indonesia akan mengusung tema affordable health care,” tutur Retno.

“Tahun 2023 jadi ketua ASEAN, 2023 Indonesia jadi ketua G20,” kata Retno.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berbicara saat di markas PBB, New York, Amerika Serikat. Foto: Dok. Kemlu

Pada periode 2019-2024, Indonesia juga akan disibukkan dengan berbagai aktivitas di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

“Sampai akhir 2020, Indonesia masih duduk di Dewan Keamanan (DK) PBB. Isu kerja sama untuk countering terrorism akan menjadi fokus keketuaan Indonesia di DK PBB pada Agustus 2020. Lalu pada 2020-2022, Indonesia jadi anggota Dewan HAM PBB,” kata Retno.

Pembangunan Infrastruktur dan Diplomasi yang Kuat

Selain empat prioritas, terdapat satu prioritas tambahan yang diperlukan untuk mendukung pencapaian polugri Indonesia. Prioritas tambahan itu merupakan pembangunan infrastruktur diplomasi yang kuat.

"Untuk itu, Kemlu RI akan terus berupaya mencetak diplomat yang handal dan berkualitas," tutur Retno.

Beberapa hal yang akan menjadi fokus infrastruktur diplomasi adalah reformasi diplomasi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penguatan teknologi dan transformasi digital.

"Tanpa transformasi digital, diplomasi Indonesia akan tertinggal oleh kemajuan era modern, digitalisasi diplomasi akan meningkatkan efektivitas dan kualitas pelaksanaan polugri Indonesia," kata Retno.