Menlu Retno Tegaskan Indonesia Tak Diam soal Nasib Muslim Uighur

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi. Foto: AFP/SONNY TUMBELAKA

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi angkat bicara mengenai permasalahan etnis Uighur yang berada di Xinjiang, China. Ia menampik pemerintah Indonesia diam mengenai isu ini.

"Jadi gini ya teman-teman mengenai masalah Uighur ini sebenarnya sudah lama. Jadi kita sudah terus berkomunikasi dengan pemerintah RRT dengan Pemerintah China," ujar Retno di kantor Kemenkopolhukam, Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (27/12).

"Prinsipnya adalah bahwa kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama. Jadi itu sehingga kalau dikatakan kita tidak melakukan sesuatu itu tidak benar," timpalnya.

Retno lalu menyebut salah satu upaya itu adalah komunikasinya dengan Duta Besar China untuk Indonesia pada 17 Desember 2018. Saat itu, Retno mengingatkan soal deklarasi HAM PBB, kebebasan beragama, dan kepercayaan, merupakan hak asasi setiap manusia.

Selain itu, pertemuan Retno dengan Menlu China Wang Yi di sela-sela Pertemuan Asia Europe Meeting Foreign Minister Meeting (ASEM FMM) ke-14 di Madrid, Spanyol, Senin (16/12).

"Tanggal 16 Desember kemarin saya melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri RRT ada di Twitter saya kalau teman-teman buka Twitter saya jejak digitalnya juga ada tanggal 23 Desember Dirjen Asia Pasifik Afrika bertemu dengan Dubes Tiongkok," sambungnya.

Oleh karena itu, Retno menegaskan Indonesia tidak diam atas isu Uighur yang menyita keprihatinan muslim di Indonesia. Pemerintah terus menggali informasi itu kepada China.

"Intinya kita menyampaikan concern mengenai situasinya terus kemudian kita juga meminta informasi apa yang terjadi dan dengan Menteri Luar Negeri RRT kita cukup panjang berdiskusi mengenai masalah situasi," tutup dia.

Sebelumnya, Moeldoko menyampaikan pemerintah RI tak ikut campur dalam masalah Uighur lantaran masing-masing negara memiliki kedaulatan. Hal itu ia katakan sebagai prinsip hubungan internasional.

"Jadi pemerintah Indonesia tidak ikut campur dalam urusan negara China mengatur dalam negeri. Itu prinsip-prinsip dalam standar hubungan internasional," kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (23/12).