Menteri Abdul Mu'ti soal Gibran Minta Zonasi Dihapus: Tunggu Tanggal Mainnya

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu'ti di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/10/2024). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menanggapi pernyataan Wapres Gibran Rakabuming soal sistem zonasi sekolah. Gibran menyebut sistem ini harus dihapuskan.

"Belum berandai-andai, belum berani berandai-andai karena menteri ini baru banyak mendengar, harus banyak belajar. Dan keputusannya nanti tunggu tanggal mainnya," kata Muti di Kota Medan pada Sabtu (23/11).

Mu'ti menyebut, semua masih dikaji. Timnya pun sudah melakukan beberapa kegiatan penting untuk menyikapi berbagai isu termasuk zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

"Masih dalam pengkajian. Jadi kami sudah melakukan acara evaluasi zonasi dan PPPK, dengan mengundang seluruh kepala dinas di Indonesia. Dan kemudian juga ada pertemuan kedua dengan mengundang para pakar, para peneliti, mengenai sistem zonasi ini," tuturnya.

Jadi, Sekum Muhammadiyah itu belum berani menegaskan keputusannya sekarang. Meski sistem ini juga banyak mendapat kritik karena dinilai berbagai pihak menyulitkan.

"Sehingga terkait pernyataan Pak Wapres tentu kami akan memperhatikan, tapi keputusannya nanti kami akan laporkan setelah kajian kajian yang kami lakukan dan masukan dari kepala dinas dan masyarakat, termasuk masukan dari DPR," ungkap dia.

"Nanti kami akan ramu untuk menjadi keputusan yang mudah mudahan bisa menjadikan proses penerimaan murid baru bisa berjalan dengan baik, adil," jelasnya.

Muti menjelaskan, pasti ada kebaikan dari tujuan sistem zonasi ini. Namun bila ada penerapan yang kurang tepat tentu dievaluasi.

"Kemudian yang berikutnya semangat dari zonasi tidak bisa kita abaikan karena semangatnya untuk integrasi, semangatnya untuk semua murid dengan latar belakangnya dapat menerima pendidikan yang berkualitas dan tidak jauh dari tempat tinggalnya," beber dia.

Ia juga belum mau menanggapi lebih dalam soal, kemungkinan melibatkan pihak swasta.

"Belum, nanti kita tunggu lagi," jelas dia.

Sekali lagi ia menegaskan, persoalan zonasi masih dibahas. Bukan soal kepastian penghapusan.

"Bukan pembahasan penghapusan, tapi pembahasan zonasi. Tunggu saja tanggal mainnya, it's coming soon," tutup dia.

Sebelumnya Wapres Gibran Rakabuming telah meminta Mendikdasmen untuk menghilangkan sistem zonasi. Sistem zonasi sekarang dipakai untuk seleksi masuk sekolah negeri.

“Saya sampaikan secara tegas ke Pak Mendik, ‘Pak ini zonasi harus dihilangkan. ‘Pak penting sekali untuk mengajarkan anak-anak kita dari muda pentingnya coding, programming, digital marketing’,” kata Gibran di acara Tanwir Pemuda Muhammadiyah di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (21/11).

Gibran mengatakan, banyak warga Muhammadiyah yang mengisi Kabinet Merah Putih. Dan, posisi mereka jadi kunci dalam menjalankan pemerintahan, termasuk bidang pendidikan.