MPR Keluhkan Dampak Potongan Anggaran: Sosialisasi 4 Pilar Hanya 4 Kali Setahun

Pertemuan Pimpinan MPR RI dengan Pimpinan Badan Pengkajian MPR RI, di Komplek Majelis, Jakarta, Selasa (23/3). Foto: Dok. MPR RI

Badan Penganggaran (Banggar) MPR RI menjelaskan dampak pemotongan anggaran MPR RI yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sejak tahun anggaran 2019.

Salah satunya, kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR RI yang semula dilakukan 6 kali setahun, berkurang menjadi 4 kali setahun. Bahkan, di tahun 2022 mendatang, sosialisasi 4 pilar hanya akan dilakukan dua kali.

“Kegiatan utama MPR RI adalah melaksanakan sosialisasi 4 pilar MPR RI yang sejatinya dilaksanakan 6 kali setahun untuk setiap anggota MPR RI. Namun, karena pemotongan anggaran MPR RI tersebut, maka terpaksa dikurangi hanya dapat dilaksanakan 4 kali setahun,” tulis keterangan resmi Badan Anggaran MPR RI yang diterima kumparan, Kamis (2/12).

kumparan post embed

“Bahkan untuk tahun anggaran 2022, hanya dapat dialokasikan sebanyak 2 kali setahun,” lanjut dia.

Padahal, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menyebutkan akan memberikan alokasi anggaran bagi MPR untuk melakukan sosialisasi 4 pilar sehingga kembali menjadi enam kali setahun.

“Pada rapat konsultasi sebelumnya yang pernah dilaksanakan, Menteri Keuangan telah menjanjikan untuk memberi alokasi anggaran kegiatan MPR RI, khususnya kegiatan sosialisasi 4 pilar MPR, kembali seperti sebelum terjadinya pemotongan anggaran yakni 6 kali setahun,” sebut Banggar MPR RI.

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada acara serah terima aset eks BLBI. Foto: Dok. Kemenkeu

Banggar MPR RI menilai pemotongan anggaran yang berlaku tersebut menjadi bukti Menkeu tidak menghargai MPR RI.

“Atas kejadian tersebut, MPR RI menganggap Menteri Keuangan terkesan tidak menghargai MPR sebagai Lembaga Tinggi Negara,” tegas Banggar MPR RI.

Sebelumnya, Pimpinan MPR RI meminta Presiden Jokowi memecat Menkeu Sri Mulyani. Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad mengungkapkan, pihaknya kecewa dengan kinerja dan sikap Sri Mulyani selama berada di kabinet Jokowi.

"Kita minta Presiden memberhentikan dan mencopot Menteri Keuangan karena tidak etik dan tidak cakap dalam kinerjanya," kata Fadel dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/11).

Penyebabnya adalah anggaran MPR yang turun. Fadel mengatakan, dulu pimpinan MPR hanya 4 orang dan kini bertambah menjadi 10 orang. Namun, anggaran MPR selalu turun.