MRP soal Pemekaran Papua: Dua Provinsi Saja Masih Ada yang Demo
PerbesarADVERTISEMENT
Pemerintah pusat tengah mewacanakan pemekaran Papua dengan pembentukan Provinsi Papua Tengah. Wacana ini juga telah dibahas Komisi II DPR bersama sejumlah bupati di Papua beberapa waktu lalu.
ADVERTISEMENT
Namun, wacana pemekaran Papua ini tidak disambut baik oleh Majelis Rakyat Papua (MRP). Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, mengatakan, wacana ini perlu dipertimbangkan dan disetujui baik oleh DPR, MPR, dan juga DPR Papua Barat (DPRPB) dan MPR Papua Barat (MPRPB).
Menurut Demas, isu pemekaran Papua ini harus dibicarakan lebih serius karena ada banyak faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan, termasuk manfaat dari pemekaran itu.
"Yang perlu diperhatikan itu kerakyatan, kedua sumber daya manusianya. Kemudian jika ada rapat bersama dengan DPR, gubernur, MRP. Ini perlu diperhatikan. Kita tidak begitu saja menerima, tapi perlu pertimbangan-pertimbangan manfaat pemekaran apa," kata Demas usai bertemu Wapres Ma'ruf Amin di Kantor Wapres, Jakarta Pusat, Kamis (28/11).
Menurutnya, masalah di Papua saat ini masih banyak yang belum terselesaikan, apalagi jika menambah satu provinsi lagi.
ADVERTISEMENT
"Dua saja (Provinsi Papua dan Papua Barat) masih ada yang berteriak, demo di mana-mana. Karena tidak dapat peluang kerja, usaha, bisnis, dan sebagainya," terangnya.
Sejumlah bupati di Papua telah sepakat adanya Provinsi Papua Tengah. Dalam rapat yang digelar pada 1 November dan dipimpin Bupati Nabire, Isaias Douw dan, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, disepakati ibu kota Papua Tengah berada di Mimika.
Bupati yang hadir dalam rapat itu di antaranya Bupati Paniai yang diwakili Wakil Bupati Oktofianus Gobay, Bupati Puncak Wilem Wandik, Bupati Intan Jaya Natalis Tabuni, Bupati Dogiyai Yakobus Dugama, dan Bupati Deyai yang diwakili Wakil Bupati Deyai Hengky Pigai.