Muhadjir Minta Bupati Secepatnya Kirim Data Kemiskinan-Stunting ke Kemenko PMK

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. Foto: Intan Alliva/kumparan

Menko PMK Muhadjir Effendy melaporkan sejumlah hal terkait penanganan kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan stunting ke Presiden Jokowi. Kata dia, setiap desa telah memiliki data khusus terkait ketiga hal tersebut.

"Walaupun data itu sudah kita triangulasi dari data BKKBN, data sensus tahunan yang dilakukan BKKBN dengan DTKS. Tetapi desa masih diberi kesempatan untuk melakukan verifikasi dan validasi ulang dan secepatnya untuk dikirim ke Kemenko PMK melalui bupati," kata Muhadjir di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (8/2).

Dengan demikian, lanjut Muhadjir, data kemiskinan hingga stunting kini berada di bawah kontrol Kemenko PMK. Sehingga kementerian data by name by address dan bisa tahu intervensi yang dilakukan oleh masing-masing daerah.

"Ini enggak ada target. Pokoknya tiap hari, tiap hari terus ada. Karena, kan, sebetulnya miskin itu dinamis, kan. Ada yang semuanya kaya tiba-tiba jatuh miskin, kan. Ada yang miskin tiba-tiba jadi kaya, kan, juga banyak," tuturnya.

Hal lain yang dilaporkan Muhadjir adalah kegiatan roadshow virtual yang ia lakukan dengan bupati. Lewat kegiatan itu, ia meminta para bupati memberikan presentasi untuk mengetahui kekurangan hingga kebutuhan daerah.

"Kemudian kalau kekurangan yang kebutuhannya itu menjadi bagian dari kementerian dan lembaga yang di bawah koordinasi saya. Pada waktu rapat itu sekaligus ada pejabat dari kementerian-kementerian, saya minta ini segera ditangani, kan. Jadi harus jelas apa yang dibutuhkan, di mana tempatnya, dan untuk apa," jelasnya.

Muhadjir mencontohkan USG dan antropometri yang harus ada di setiap puskesmas. Apalagi, setiap puskesmas saat ini diwajibkan memiliki USG sebagai langkah pencegahan stunting sejak dini.

"Ini sangat sangat penting karena kalau kondisi janin tidak baik, masih berada di dalam kandungan itu lebih mudah intervensinya karena langsung lewat ibunya, kan? Tapi kalau sudah lahir malah merepotkan. Karena itu diupayakan penanganan ketika masih di dalam kandungan itu betul-betul, sungguh-sungguh, dan salah satu alat mendeteksi, ya, USG," jelasnya lagi.

Sementara untuk antropometri masih dibutuhkan di posyandu. Oleh karena itu, Muhadjir meminta para bupati untuk memberitahu berapa banyak antropometri yang mereka perlukan di daerah masing-masing.

"Kemudian, kan, Bapak Presiden sudah memerintah kepada Pak Menkes tahun ini harus ada 100% USG maupun antropometri. Karena itu yang alat pengukuran yang harus ada, harus standar. Kalau itu sudah cakupan, cakupan yang ditimbang dan diukur harus di atas 80%, kan? Kemudian yang terakhir harus terampil tenaganya, harus terlatih betul," pungkasnya.