News
·
11 Mei 2021 21:35

Muhadjir Minta Jemaah Tak Berkerumun Usai Salat Idul Fitri

Konten ini diproduksi oleh kumparan
Muhadjir Minta Jemaah Tak Berkerumun Usai Salat Idul Fitri (282178)
searchPerbesar
Umat muslim bersiap-siap menunaikan Shalat Idul Fitri 1441 H di Masjid AL-Mabrur, Kenjeran, Surabaya, Jawa Timur. Foto: ANTARA FOTO/Zabur Karuru
Pemerintah memberikan izin salat Idul Fitri 1442 H bisa dilaksanakan di masjid atau lapangan terbuka. Namun panitia wajib berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Satgas COVID-19, dan unsur keamanan setempat.
ADVERTISEMENT
Koordinasi dilakukan untuk mengetahui informasi status zonasi dan menyiapkan tenaga pengawas agar standar protokol kesehatan COVID-19 dijalankan dengan baik, aman, dan terkendali.
Menko PMK Muhadjir Effendy mengatakan, salat Idul Fitri menjadi salah satu fokus perhatian pemerintah dalam mencegah terjadinya lonjakan kasus COVID-19. Sebab berpotensi memicu kerumunan terutama setelah jemaah selesai melaksanakan salat Idul Fitri.
"Ini yang harus kita antisipasi. Kalau salat Id biasanya jemaah sudah mandi dan berwudu dari rumah, jadi tidak perlu antre untuk berwudu. Malah pas pulang ini yang biasanya akan sangat mungkin terjadi kerumunan," kata Muhadjir saat memimpin Rapat Tingkat Menteri bersama Menteri Agama dan kepala lembaga terkait lainnya, Selasa (11/5).
Muhadjir Minta Jemaah Tak Berkerumun Usai Salat Idul Fitri (282179)
searchPerbesar
Menko PMK Muhadjir Effendy saat berkunjung ke daerah Gunungsitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara. Foto: Kemenko PMK
Muhadjir menekankan agar protokol kesehatan dijalankan secara ketat selama pelaksanaan salat Id. Selain itu, petugas dari Satgas COVID-19 di tingkat RT/RW hingga personel TNI-Polri harus memastikan penerapan protokol kesehatan.
ADVERTISEMENT
"Karena masalah agama masih urusan pemerintahan absolut jadi kewenangannya masih penuh di tangan pemerintah pusat. Saya kira jaringan birokrasi di Kemenag bisa diefektifkan untuk mengendalikan, memantau, termasuk menertibkan peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kemenag," ucap Muhadjir.
Eks salah satu Ketua PP Muhammadiyah itu mengatakan, Kemenag memiliki keterbatasan terutama dalam menyediakan sarana prasana untuk melengkapi pelaksanaan protokol kesehatan salat Idul Fitri. Seperti ketersediaan hand sanitizer dan masker cadangan.
Muhadjir Minta Jemaah Tak Berkerumun Usai Salat Idul Fitri (282180)
searchPerbesar
Kepala BNPB Doni Monardo saat sambangi posko pengungsian di Jati Asih, Bekasi. Foto: Irfan Adi Saputra
Sementara Kepala BNPB Doni Monardo mengatakan, Presiden Jokowi telah menugaskan Kementerian Perindustrian untuk mengalokasikan masker ke seluruh Indonesia. Termasuk untuk kesiapan pelaksanaan salat Idul Fitri.
"Pak Menperin agar menginstruksikan pendistribusian masker ke daerah-daerah, khususnya yang menjadi zona merah dan zona oranye. Kalau kami tidak mungkin karena setelah ada keputusan bersama, untuk pengadaan barang itu berakhir pada tanggal 31 Maret. Untuk semua pengadaan sudah dialihkan ke Kemenkes dan Kemenperin," kata Doni.
ADVERTISEMENT
Sedangkan Menag Yaqut Cholil Qoumas memastikan Kemenag sudah berkoordinasi dengan seluruh jajaran hingga tingkat daerah. Namun ia mengaku masih ada kendala dalam penegakan protokol kesehatan.
"Masalahnya, struktur di Kemenag hanya sampai di level imbauan. Kami tidak memiliki alat tekan sehingga teman-teman di lapangan tidak bisa terlalu tegas sehingga perlu dukungan bantuan dan kerja sama pihak keamanan seperti TNI dan Polri," tutur Menag.
Menyikapi itu, Muhadjir meminta TNI-Polri termasuk satpol pp agar ikut serta melakukan pengawasan dan penegakan bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan saat melaksanakan salat Idul Fitri.