Muhammadiyah Kritik Nadiem Jadi Menteri: Pendidikan Tak Cuma Teknologi

Mendikbud Nadiem Makarim di Graha Utama, kantor Kemendikbud. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Keputusan Presiden Jokowi menunjuk Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) dan Fachrul Razi sebagai Menteri Agama sempat mengejutkan sejumlah pihak.

Keputusan ini juga disayangkan karena baik Nadiem dan Fachrul bukan dari Nahdlatul Ulama (NU) maupun Muhammadiyah. Padahal, biasanya posisi menteri tersebut ditempati Muhammadiyah.

Wakil Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah, Fahmi Salim terkejut dengan keputusan Jokowi dalam penunjukan Nadiem. Meski, diakuinya memang Muhammadiyah tidak pernah meminta agar terlibat urusan politik praktis

"Sangat-sangat (kaget). Yang jelas Muhammadiyah ini tidak pernah minta dan tidak pernah juga meminta target, tidak pernah memberikan patokan harus begini-begini. Itu dibalikkan kepada Presiden," kata Fahmi dalam diskusi 'Kabinet Bikin Kaget' di Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (26/10).

Diskusi polemik tertajuk 'kabinet bikin kaget' di Jakarta Pusat. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

Fahmi menuturkan kemajuan pendidikan di Indonesia bukan hanya mengenai persoalan teknologi. Baginya, yang terpenting dalam dunia pendidikan adalah bagaimana membangun moralitas generasi penerus bangsa.

"Muhammadiyah pusat pendidikan kita merasa bahwa ini sangat bersinggungan dengan hajat yang sangat besar, dan kepentingan yang besar untuk mengelola pendidikan Indonesia. Masalah bicara tentang moralitas karena inti dari pendidikan itu adalah moralitas bangsa. Nah, jadi bukan hanya persoalan teknologi," jelasnya.

Selain itu, Fahmi tak ingin muncul anggapan Jokowi menyusun stuktur kabinetnya dengan asal-asalan. Dengan anggapan tidak memperhatikan aspirasi dan situasi kebatinan masyarakatnya.

"Nah, yang jelas jangan sampai nanti di masyarakat lalu akan muncul persepsi bahwasanya penyusunan kabinet ini dilakukan agak serampangan gitu. Tidak memperhatikan aspirasi, tidak memperhatikan situasi kebatinan rakyat dan stakeholder republik ini ormas Islam," tutur Fahmi.

Ia juga menyoroti peran Muhammadiyah dalam pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin yang tak terlalu signifikan. Seperti diketahui, Muhadjir Effendy yang merupakan warga Muhammadiyah dan sebelumnya sebagai Mendikbud kini ditunjuk sebagai Menko Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Menurutnya, posisi Menko PMK tidak dapat berperan banyak, seperti kementerian lain yang bersifat teknis.

"Saya kira enggak (cukup jadi Menko PMK), Menko (PMK) itu kan tidak memiliki kewenangan dan otoritas dan anggaran. Tidak sebagaimana dengan kementerian teknis," tutupnya.

Persoalan posisi Menag dan Mendikbud tak diisi kalangan NU atau Muhammadiyah mendapat kritikan dari sejumlah kiai.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy kepada Mendikbud Nadiem Makarim di Graha Utama, kantor Kemendikbud. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Misalnya, Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin yang menyoroti ada persoalan historis dan psikologis yang diabaikan Jokowi dalam penempatan dua pos kementerian tersebut.

"Ada persoalan historis dan psikologis yang diabaikan yakni penempatan menteri pada kementerian yang memiliki dimensi historis kuat seperti bidang agama dan pendidikan. Kementerian pertama (agama) erat terkait dengan kompromi politik di awal kemerdekaan untuk akomodasi aspirasi golongan Islam dan berperan sentral untuk memfungsikan agama sebagai faktor pendorong pembangunan bangsa," ujar Din dalam keterangannya, Jumat (25/10).

"Sedangkan kementerian kedua (mendikbud) terkait erat dengan amanat konstitusi 'mencerdaskan kehidupan bangsa yang berhubungan dengan pembentukan watak bangsa (nation and character building)," lanjutnya.