Tokoh NU DIY: Menag dan Mendikbud Tradisinya Diisi NU dan Muhammadiyah
PerbesarPresiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil keputusan tak populer dengan mengangkat mantan jenderal sebagai menteri agama. Adalah Fachrul Razi, dia bukan dari NU, bukan juga dari Muhammadiyah. Reputasinya memimpin instansi keagamaan ini kemudian dipertanyakan.
Wakil Ketua PWNU DIY yang juga Rektor Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Yogyakarta, Purwo Santoso mengatakan posisi Menag dan Mendikbud secara tradisi selalu diisi dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Ketika keputusan tak populer diambil Jokowi, maka wajar jika banyak pihak yang kaget.
“Harapan itu kan tersimpan di dalam tradisi. Tradisinya antara kementerian pendidikan dan kementerian agama selalu dibagi dua antara NU dan Muhammadiyah. Kedua-duanya enggak dikasih. Lalu orang yang aneh dianggap tidak dikenal atau tidak dianggap reputasi sebagai orang yang otoritatif memimpin persoalan keagamaan (muncul),” kata Purwo saat dihubungi kumparan, Kamis (24/10).
Purwo menjelaskan hal ini bukan semata-mata soal apakah Fachrul merepresentasikan identitas NU, namun juga soal interaksi dengan dua ormas besar yang punya kredensial Islam. Dalam hal ini, NU dan Muhammadiyah sama-sama bukan atribusi Fachrul.
“Sehingga kalau orang kaget itu, ya, bisa dimengerti. Itu pada lapis yang paling bisa diceritakan. Tapi di dalam sendiri ada semacam konvensi sejak awal merdeka. Itu memang tidak tertulis tapi tahu sama tahu bahwa dua zona itu (Menag dan Mendikbud) semacam jatah, semacam begitu tapi, ya, tidak bisa dituntut,” ujar Purwo.
Justru yang mengundang tanda tanya saat ini adalah soal atribut militer Fachrul. Purwo mengatakan bisa diterka ini bagian ancang-ancang pemerintahan Jokowi untuk menyikapi isu soal keagamaan garis keras. Dia menegaskan selama ini NU selalu pasang badan membela NKRI. Rasa cinta NKRI itu bukanlah doktrin menteri agama tapi memang doktrin NU.
“NU itu lembaga yang fondasinya agama. Soal kecewa tidak kecewa, itu pada level politik tetapi kalau memang berkhidmat melalui jalur agama itu tuntutan ibadah. Ada atau tidak ada menteri agama dan menteri agama dari siapapun orang NU tetap menjadi orang NU,” kata dia.
“Tetapi kalau yang selama ini ketahuan pasang badan (untuk NKRI) NU dan kalau NU membela NKRI juga karena doktrin sendiri bukan karena menteri agama,” tegas Purwo.