Muhammadiyah Minta Khilafatul Muslimin Diproses Hukum: Tak Perlu Gaduh
·waktu baca 2 menit
PerbesarKetua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir memberikan tanggapan terkait organisasi Khilafatul Muslimin. Dia mengatakan, jika organisasi tersebut bertentangan dengan Pancasila, maka harus diproses secara hukum.
Namun, dalam menangani Khilafatul Muslimin, Muhammadiyah meminta pemerintah tidak perlu membuat kegaduhan.
"Yang ingin sampaikan bahwa pertama, jika pergerakan seperti Khilafatul muslimin ini berkaitan dengan hukum dan bertentangan dengan Pancasila ya diproses aja secara hukum dengan baik dan tidak perlu gaduh," kata Haedar ditemui di Kantor PP Muhammadiyah di Yogyakarta, Rabu (22/6).
Muhammadiyah memastikan sejauh ini tidak ada anggotanya yang terlibat gerakan Khilafatul Muslimin.
"Setahu kami tidak ada (anggota Khilafatul Muslimin) yang ber-NBM (Nomor Baku Muhammadiyah) dan resmi anggota Muhammadiyah," kata Haedar.
Haedar menjelaskan munculnya paham, gerakan, maupun aktivitas yang bertentangan dengan Pancasila hingga separatis juga pernah terjadi sebelumnya. Baik itu dengan embel-embel agama maupun kelompok bersenjata seperti di Papua.
Ia meminta pemerintah melakukan tindakan yang tetap terukur dalam menangani Khilafatul Muslimin.
"Saya harap tindakan-tindakan tetap terukur, jangan karena memakai nama Khilafatul Muslimin itu lalu seakan-akan Indonesia ini sudah penuh dengan Khilafatul Muslimin. Sebab, kalau generalisasi malah beban berat ada di pemerintah sendiri. Maka lebih baik, diblok pada kasusnya," jelas dia.
Selain itu, pencerdasan juga perlu dilakukan. Para tokoh lembaga maupun agama juga harus memberikan pencerahan dan pemahaman keagamaan yang lebih mendalam, luas, moderat agar setiap umat terus menjaga akidahnya.
"Yang tidak kalah pentingnya sering kejadian-kejadian yang eksklusif seperti itu juga terkait dengan relasi sosial dan kondisi sosial masyarakat secara luas. Kondisi bangsa bahkan kondisi global. Jadi peristiwa-peristiwa yang entah itu ekstrem, radikal dan lain sebagainya sering tidak berdiri sendiri. Di situ lah maka kita juga makin waspada," ucap Haedar.
Lebih lanjut,Haedar berpesan kepada masyarakat Indonesia agar tidak terbelah. Apalagi situasi saat ini semakin dinamis karena memasuki tahun Pemilu 2024.
"Lebih dari itu masyarakat Indonesia sekarang kan juga makin dinamis termasuk mau menghadapi 2024. Kita harus belajar dari pengalaman yang lalu agar masyarakat tidak terbelah pada hal-hal yang bersifat pembelahan politik, ideologi dan hal-hal lain yang bersifat SARA. Karena risikonya juga berat untuk bangsa Indonesia ke depan," ujar dia.