MUI Tegaskan Tolak Hubungan Diplomatik Indonesia dengan Israel
PerbesarPemerintah Indonesia mendapat dorongan agar berdamai dengan Israel dan membuka hubungan diplomatik. Namun pemerintah Indonesia telah menolak tegas normalisasi hubungan ini.
Sikap tegas menolak hubungan diplomatik dengan Israel juga disampaikan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketua Umum MUI, Miftachul Akhyar, menjelaskan segala iming-iming imbalan dari hubungan diplomatik dengan Israel jangan sampai menggoyahkan ketegasan pemerintah Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina.
"Dewan Pimpinan MUI mendorong pemerintah agar tetap berpegang pada amanat konstitusi dan lebih tegas menyuarakan di dunia internasional tentang posisioning bangsa Indonesia yang mendukung perjuangan bangsa Palestina dalam mendapatkan hak kemerdekaannya," ujar Akhyar dalam sambutan acara Pengukuhan Pengurus MUI MUI Pusat Masa Khidmat 2020-2025, Kamis (24/12).
Menurut Akhyar, meski pemerintah Indonesia sudah menegaskan menolak hubungan diplomatik dengan Israel, namun ada segelintir pejabat yang malah mendukung. Tujuannya agar Indonesia mendapat imbalan berupa semakin banyaknya investor yang masuk.
"Desakan agar pemerintah Indonesia segera membuka hubungan diplomatik dengan Israel saat ini kencang disuarakan oleh negara tertentu dengan iming-iming imbalan masuknya investasi ekonomi di Indonesia," jelasnya.
"Pemerintah Indonesia secara resmi tidak bergeming dengan desakan tersebut dan tetap berpegang pada garis politik bebas dan aktif sesuai amanat Pembukaan UUD 1945. Namun ada beberapa pejabat Pemerintah yang terus berupaya agar hal itu bisa terwujud," pungkasnya.
Negara yang mendorong Indonesia menjalin hubungan dengan Israel adalah Amerika Serikat (AS). Pemerintah AS bahkan mengiming-imingi investasi miliaran dolar ke Indonesia jika menjalin hubungan dengan Israel.
Kepala Badan Korporasi Pendanaan Pembangunan Internasional AS (DFC), Adam Boehler menyampaikan secara langsung tawaran ini. DFC merupakan badan investasi AS di luar negeri.
Saat wawancara dengan media Bloomberg di Yerusalem, Boehler, menyebut lembaganya dapat melipatgandakan tawaran investasi USD 1 miliar atau setara Rp 14,2 triliun kepada Indonesia.
Namun tawaran ini ditolak pemerintah Indonesia. Presiden Jokowi bahkan langsung menelepon Presiden Palestina Mahmoud Abbas, menegaskan terus mendukung penuh Palestina.