Muncul Buku SBY soal 'Cawe-cawe Jokowi' di Hari AHY Dilantik, Ini Kata Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono memberikan salam sebelum dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Foto: Hafidz Mubarak A/ANTARA FOTO

Setelah kurang lebih hampir 10 tahun berada di luar pemerintahan, Partai Demokrat akhirnya kembali ke barisan pemerintah. Ini ditandai dengan dilantiknya Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) jadi Menteri ATR/Kepala BPN, Rabu (21/2). AHY akan menjabat sebagai menteri sekitar 8 bulan di kabinet Jokowi.

Pada hari yang sama saat pelantikan AHY, ramai di media sosial salah satu buku yang ditulis Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat sekaligus Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono. Buku itu berjudul "Pilpres 2024 & Cawe-cawe Presiden Jokowi: The President Can Do No Wrong".

Artikel SBY soal cawe-cawe Jokowi. Foto: Dok. Istimewa

Menurut catatan kumparan, buku tersebut berupa esai 24 halaman itu rilis pada Juni 2023 saat Demokrat masih berada di barisan oposisi bersama PKS.

Dalam buku bersampul merah-hitam itu SBY mengkritisi lima poin seputar cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi dalam Pilpres 2024.

Salah satunya adalah pernyataan Jokowi yang mengakui ia memang melakukan cawe-cawe demi kepentingan masyarakat Indonesia.

"Pendapat saya, sah-sah saja presiden Jokowi mengatakan atau berbuat begitu. Apalagi kalau cawe-cawe yang beliau lakukan adalah cawe-cawe yang baik, positif. Saya pikir tidak boleh serta merta mengatakan apa yang dilakukan Pak Jokowi itu tidak baik atau salah," tulis SBY dikutip dari buku tersebut.

Namun SBY mengingatkan, Jokowi harus hati-hati karena menggunakan alasan demi kepentingan bangsa dan negara. Apalagi bila dikaitkan dengan Pilpres 2024, ucapan ini harus tepat dan tidak bias.

Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra di Kantor DPP Partai Demokrat, Senin (3/10). Foto: Zamachsyari/kumparan

SBY juga mengomentari soal isu bahwa Jokowi tak suka dan tak ingin Anies Baswedan jadi capres. Menurut SBY, tak masalah Jokowi tak suka dengan capres yang didukung Partai Demokrat itu.

"Yang jadi persoalan adalah apabila cara yang dipilih oleh pihak Pak Jokowi untuk mencegah Anies menjadi capres itu bertentangan dengan etika seorang presiden dan apalagi kalau masuk ke wilayah penyalahgunaan kekuasaan," ungkap SBY.

"Misalnya, dicari-cari kesalahan Anies Baswedan secara hukum dan akhirnya dijadikan tersangka atas pelanggaran hukum tertentu. Kalau memang Anies terbukti bersalah, rakyat bagaimanapun mesti menerima, tapi kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan, maka itu akan jadi kasus serius," lanjutnya.

Dalam esai tersebut SBY juga mengomentari isu soal Jokowi memberikan endorsement kepada salah satu tokoh untuk jadi capres; dan soal isu Jokowi ikut campur terhadap pilihan capres parpol-parpol.

Tanggapan Partai Demokrat

Presiden Jokowi bersalaman dengan Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai dilantik di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/2/2024). Foto: Nadia Riso/kumparan

Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menjelaskan buku yang ditulis oleh SBY sudah cukup lama dikeluarkan. Bahkan sebelum pilpres berlangsung.

"Buku itu kan untuk internal, dibuat sebagai early warning system, mengingatkan. [Diterbitkan] sebelum proses pilpres berlangsung," kata Herzaky kepada wartawan, Kamis (22/2).

Buku yang dituliskan oleh SBY, kata Herzaky merupakan bentuk peringatan dini untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

"Dalam konteks itu bagaimana seorang presiden ya memang merupakan seorang kader partai politik ya, bagaimanapun tentu punya tugas dan tanggung jawab sebagai anggota partai politik," ujar dia.

"Tetapi di sisi yang lain, ketika perannya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, ya tentunya tugas dan tanggung jawabnya, pengabdiannya sepenuhnya untuk masyarakat, bangsa dan negara ketika melaksanakan tugas-tugasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan," lanjutnya.

PD Janji Tetap Kritis

Herzaky menjelaskan, dengan masuknya AHY ke dalam pemerintahan saat ini, bukan berarti kekritisan Partai Demokrat akan berubah. Namun, daya kritis itu akan langsung disampaikan kepada Presiden Jokowi dalam rapat-rapat kabinet.

"Ya kalau sebelumnya kami mengkritisi dari luar karena kami di luar pemerintahan, ya hari ini kalau ada masukan kami sampaikan langsung. Kan hari ini kami duduknya deket ini, bisa menyampaikan secara langsung, kan begitu, ya. Nah, itulah yang membedakan. Kritis tetep, tetapi bukan berarti kritis itu meski ditampilkan di luar, ya kita harus bisalah membedakan posisi," terang dia.

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY ) bernyanyi bersama istrinya Annisa Pohan, dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Selasa (6/2/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Dia pun lantas juga menyoroti beredarnya buku SBY yang disebut-sebut dirilis usai AHY dilantik menjadi menteri. Padahal, kata Herzaky, buku tersebut sudah lama dikeluarkan.

"Yang menariknya juga adalah tahu-tahu ada beredar narasi lain bahwa pada hari yang sama AHY menjadi menteri, Mas AHY menjadi menteri, Pak SBY mengedarkan buku itu. Nah ini kan menjadi suatu hal yang kontradiktif, ada apa ini nih gitu, mengapa masih dibentuk oleh framing-framing yang sebenarnya tidak pas dan tidak tepat untuk itu gitu," ujar Herzaky.