Muncul Petisi Online Menuntut GAR ITB Minta Maaf ke Din Syamsuddin

15 Februari 2021 13:55 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tangkapan layar petisi yang ditulis David Alka dalam situs change.org Foto: Dok. Istimewa
zoom-in-whitePerbesar
Tangkapan layar petisi yang ditulis David Alka dalam situs change.org Foto: Dok. Istimewa
ADVERTISEMENT
Laporan Gerakan Anti Radikalisme Alumni Institut Teknologi Bandung (GAR ITB) terhadap Din Syamsuddin atas dugaan radikalisme masih menimbulkan polemik. Sejumlah pihak mendesak laporan tersebut dicabut.
ADVERTISEMENT
Selain itu, muncul juga petisi online yang menuntut GAR ITB minta maaf terhadap Din. Petisi tersebut dimuat dalam situs change.org dengan judul 'Pak Din Syamsuddin Tidak Radikal.
Inisiator petisi itu merupakan David K Alka, Direktur Center for Moderat Moslem periode 2004-2008.
"Saya harap GAR ITB minta maaf ke Pak Din dan juga Presiden Jokowi yang namanya terseret-seret sehingga menimbulkan ketidaknyamanan," ujar David melalui keterangan tertulisnya, Senin (15/2).
Dalam petisi itu, David menuliskan, laporan terhadap Din Syamsuddin terkait radikalisme merupakan absurd dan salah alamat. Ia menilai GAR ITB mengada-ada dalam melaporkan dugaan tersebut kepada Komisi Aparat Sipil Negara (KASN).
"GAR ITB jangan merusak jalan Islam moderat yang sedang dibangun Presiden Jokowi. Pak Din itu salah satu tokoh Islam moderat, seperti halnya Kiai Said Aqil, Prof Haedar Nashir, Prof Azyumardi Azra dan lain-lain," tambahnya.
ADVERTISEMENT
Ia menyebut, tokoh tersebut merupakan panutan dan sedang berkiprah dalam keumatan dan kebangsaan, yang mendamaikan dan menyatukan.
Hingga Senin (15/2) pukul 13.23 WIB, petisi tersebut telah ditandatangani 14.240 orang dari target 15.000 tanda tangan.
Berikut adalah isi lengkap dari petisi tersebut.
Abdsurd dan Salah Alamat Melaporkan Din Syamsuddin Radikal
Adalah absurd, tidak masuk akal jika Prof Din Syamsuddin dilaporkan sebagai radikal. Kelompok yang mengatasnamakan Gerakan Anti Radikalisme Alumni ITB (GAR ITB) yang melaporkan Din kepada Komisi Aparat Sipil Negara (KASN) sebagai radikal, anti -Pancasila dan anti-NKRI jelas mengada-ada.
Menurut Prof. Azyumardi Azra, Prof Din adalah salah satu gurubesar terkemuka UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dua memberikan banyak kontribusi bukan hanya pada UIN Jakarta, tapi juga Muhammadiyah dan negara-bangsa Indonesia dengan mensosialisasikan pentingnya dialog dan perdamaian untuk membangun peradaban dunia yang lebih adil.
ADVERTISEMENT
Selain itu, Prof Din sebagai Utusan Khusus Presiden (Jokowi) untuk Dialog dan Kerjasama antar-Peradaban dan saya melaksanakan Konsultasi Tingkat Tinggi (2019) di Bogor untuk konsolidasi dan penyebaran Wasathiyah Islam. Dengan Wasathiyah Islam yang menjadi karakter Islam Indonesia ke dunia global, Islam dapat terwujud sebagai rahmatan lil ‘alamin—Islam yang damai yang kontributif untuk kemajuan peradaban.
Mengenal Din Syamsuddin dengan segala kiprahnya sejak masa mahasiswa karena satu angkatan (1976) masuk IAIN Jakarta, Prof Azra yang pernah menjadi rektor IAIN/UIN Jakarta (1998-2006) mengimbau agar GAR ITB menarik laporannya. Jika ada konflik kepentingan terkait dengan posisi Din Syamsuddin sebagai anggota MWA ITB sebaiknya diselesaikan secara baik-baik di lingkungan almamater-sivitas akademika dengan semangat perguruan tinggi yang berdasarkan obyektivitas dan kolegialitas.
ADVERTISEMENT
Lebih jauh lagi sikap kritis Prof Din Syamsuddin kepada pemerintahan Presiden Jokowi tidak disikapi lingkungan perguruan tinggi secara kontra-produktif dan divisif. Kelompok yang mengatasnamakan sebagai kelompok alumni sepatutnya menempuh cara-cara yang tidak menimbulkan perpecahan dan konflik dalam masyarakat.
Pada saat yang sama pimpinan KASN dan Kementerian Agama hendaknya dapat menilai masalah ini secara obyektif dan adil. Dengan begitu dapat diciptakan suasana kepegawaian yang lebih kondusif terkait isyu sosial-politik.
Kemudian berikut pernyataan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Prof Abdul Mu'ti
SALAH ALAMAT MENILAI PAK DIN RADIKAL
Sehubungan adanya pihak tertentu yang melaporkan Pak Din Syamsudin ke KASN dengan tuduhan tokoh radikal, saya sampaikan tanggapan sebagai berikut.
1. Tuduhan itu jelas tidak berdasar dan salah alamat. Saya mengenal dekat Pak Din sebagai seorang yang sangat aktif mendorong moderasi beragama dan kerukunan intern dan antar umat beragama baik di dalam maupun luar negeri. Pak Din adalah tokoh yang menggagas konsep Negara Pancasila Sebagai Darul Ahdi WA Syahadah di PP. Muhammadiyah sampai akhirnya menjadi keputusan resmi Muktamar Muhammadiyah ke 47 di Makasar. Semasa menjadi utusan khusus Presiden untuk dialog dan kerjasama antar agama dan peradaban, Pak Din memprakarsai dan menyelenggarakan pertemuan ulama dunia di Bogor. Pertemuan tersebut melahirkan Bogor Message yang berisi tentang Wasatiyah Islam, Islam yang moderat. Bogor Message adalah salah satu dokumen dunia yang disejajarkan dengan Amman Message dan Common Word. Pak Din adalah moderator Asian Conference of Religion for Peace (ACRP), dan co-president of World Religion for Peace (WCRP). Tentu masih banyak lagi peran penting Pak Din dalam forum dialog antar iman. Jadi sangatlah keliru menilai Pak Din sebagai seorang yang radikal.
ADVERTISEMENT
2. Sebagai akademisi dan ASN Pak Din adalah seorang guru besar politik Islam yang terkemuka. Di UIN Jakarta Pak Din adalah satu-satunya guru besar Hubungan Internasional. Secara akademik, FISIP UIN sangat memerlukan sosok Pak Din. Saya tahu persis, di tengah kesibukan di luar kampus, Pak Din masih aktif mengajar, membimbing mahasiswa, dan menguji tesis atau disertasi.
3. Kalau Pak Din banyak melontarkan kritik itu adalah bagian dari panggilan iman, keilmuan, dan tanggung jawab kebangsaan. Kritik adalah hal yang sangat wajar dalam alam demokrasi dan diperlukan dalam penyelenggaraan negara. Jadi semua pihak hendaknya tidak anti kritik yang konstruktif.
4. Dalam situasi negara yang sarat dengan masalah, sebaiknya semua pihak berpikir dan bekerja serius mengurus dan menyelesaikan berbagai problematika kehidupan. Semua pihak hendaknya tidak sesak dada terhadap kritik yang dimaksudkan untuk kemaslahatan bersama. Saatnya semua elemen bangsa bersatu dan saling bekerjasama dengan menyingkirkan semua bentuk kebencian golongan dan membawa masalah privat ke ranah publik.
ADVERTISEMENT
David K Alka
Direktur CMM (Center for Moderat Moeslim) (2004-2008). Inisiator Petisi.