Muskerwil PWNU Jatim Bahas Radikalisme hingga Sertifikasi Pranikah

28 November 2019 19:34 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Sekretaris LBM PWNU Jatim Gus Ahmad Muntaha. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Sekretaris LBM PWNU Jatim Gus Ahmad Muntaha. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur bakal menggelar Musyawarah Kerja Wilayah (Muskerwil), di Pondok Pesantren Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jumat (29/11).
ADVERTISEMENT
Muskerwil pertama ini sebagai ajang konsolidasi menyongsong satu abad Nahdlatul Ulama dan menggodok isu strategis jelang Muktamar PBNU pada 2020 mendatang.
Pembahasan isu dan polemik yang terjadi di masyarakat juga dibahas Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PWNU Jatim dalam kegiatan itu. Di antaranya, membahas Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 Menteri tentang radikalisme, sertifikasi pranikah, hingga salat Jumat di masjid instansi berdasarkan kajian hukum agama.
“Pada periode tahun ini nanti kita akan membahas beberapa permasalahan yang kita serap dari publik baik yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, sampai masalah kebangsaan dan kemasyarakatan,” ujar Sekretaris LBM PWNU Jatim Gus Ahmad Muntaha di PWNU Jatim, Surabaya, Kamis (28/11).
Gus Muntaha mengatakan, pembahasan tersebut dilakukan agar tidak ada kerancuan dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Sehingga, masyarakat memiliki pegangan dan referensi dalam menyikapi hal tersebut.
ADVERTISEMENT
“Kebijakan Kemenag tentang sertifikasi pranikah. Ini boleh juga enggak pemerintah ngatur-ngatur orang yang mau nikah harus mendapat sertifikasi itu sementara dia (yang mau nikah) sudah harus kebelet. Nah ini pasti ada pertentangan,” jelasnya.
“(Termasuk membahas bagaiamana) penguatan hal-hal yang berhubungan dengan SKB 11 menteri pencegahan radikalime di masyarakat,” tambahnya.
Sementara, dari sisi ibadah Gus Muntaha menuturkan, bahwa dalam perspektif kajian fikih, melakukan salat di masjid instansi pemerintahan maupun sarana publik masih menjadi polemik dan perdebatan di kalangan Kiai NU.
"Kita prihatin jika kiai NU untuk salat Jumat di instansi pemerintahan kadang ragu. Jika tidak mengesahkan, nanti justru dimasuki dan disalahgunakan oleh pihak radikalisme," jelasnya.
Suasana puncak HSN PWNU Jawa Timur. Foto: Yuana Fatwalloh/kumparan
Ketua Panitia Muskerwil NU Jatim, KH Ma’ruf Syah, menambahkan seluruh lembaga dan badan otonom (banom) PWNU Jatim bakal berkonsolidasi. Selain itu, juga mengevaluasi kinerja dan penataan program untuk kemaslahatan umat.
ADVERTISEMENT
“Agar sejalan dan tidak saling tumpang tindih antara sesama lembaga atau banom, dan juga untuk konsolidasi internal organisasi serta sinergisitas program strategis dengan Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama atau PCNU sampai tingkatan Pengurus Ranting NU se-Jatim,” pungkas Ma’ruf Syah.