Mu'ti: Ujian Siswa di Sekolah Terdampak Bencana Sumatera Diserahkan ke Daerah

Mendikdasmen Abdul Mu'ti ditemui usai membuka Simposium Penyelarasan dan Revitalisasi Vokasi Bidang Ketahanan Pangan di Millennium Hotel Sirih, Jakarta Pusat pada Senin (8/12/2025). Foto: Amira Nada/kumparan

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, mengatakan kebijakan pelaksanaan Ujian AKhir Semester (UAS) di wilayah yang terdampak bencana seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah.

Menurut dia, kondisi tiap daerah berbeda, sehingga penanganan teknis pendidikan harus menyesuaikan situasi di lapangan.

“Kondisi masing-masing daerah kan berbeda-beda, sehingga kebijakan mengenai ujian atau tes akhir semester dan juga pembelajaran, itu kami serahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan pemerintah daerah,” ujarnya di Millenium Hotel, Jakarta Pusat, Senin (8/12).

Kondisi usai banjir bandang dan longsor di Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Foto: Bakom RI

Mu'ti juga menegaskan pelaksanaan UAS bersifat fleksibel. “Tidak ada arahan penundaan yang seragam. Dinas pendidikan provinsi maupun kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh karena mereka paling memahami kesiapan sekolah dan kondisi warga belajar,” ujarnya dalam keterangan tertulis (6/12).

Kemendikdasmen menyiapkan berbagai skema pembelajaran darurat, mulai dari kombinasi luring-daring hingga penggunaan tenda sekolah. Langkah darurat itu mencakup penyesuaian jadwal kegiatan belajar mengajar (KBM) serta penyediaan tenda kelas bagi sekolah yang tidak bisa digunakan.

“Di beberapa sekolah, seperti SMA Negeri 1 Batang, dari 21 ruang kelas, 15 masih dapat digunakan. Untuk kondisi ini, sekolah diarahkan mengatur pembelajaran secara bergiliran antara sesi pagi dan siang,” kata Mu'ti.

Adapun bagi sekolah yang mengalami kerusakan berat, pemerintah telah menyiapkan 25 tenda darurat yang akan didistribusikan ke wilayah terdampak. Selain itu, pembelajaran daring diterapkan sebagai alternatif, sementara beberapa sekolah terpaksa meliburkan siswa sementara demi keselamatan.

Pemerintah juga mempersiapkan bantuan untuk memperbaiki fasilitas pendidikan yang rusak. Dalam tahap awal, Kemendikdasmen menyediakan bantuan senilai Rp 10-25 juta per sekolah, menyesuaikan tingkat kerusakan. Pendataan rinci mengenai kondisi sekolah masih berlangsung bersama Dinas Pendidikan dan unit pelaksana teknis (UPT) di daerah, yang akan menjadi dasar prioritas rehabilitasi pada tahun anggaran 2026.

Selain itu, dukungan darurat telah digelontorkan, antara lain Bantuan Operasional Tanggap Darurat senilai Rp 6,4 miliar; santunan bagi murid dan guru meninggal serta dirawat senilai Rp 293 juta; 10.000 paket perlengkapan sekolah; dan 74 tenda sekolah darurat. Data ini merupakan akumulasi penyaluran hingga 4 Desember 2025 dan disebut akan terus bertambah seiring distribusi bantuan lanjutan.