Myanmar Tolak Laporan PBB Terkait Kekerasan Pada Etnis Rohingya

Penolakan bantuan terhadap Rohingya di Myanmar (Foto: Soe Zeya Tun/REUTERS)

Tentara Myanmar pada pekan ini menolak tuduhan pelanggaran hak asasi manusia dalam tindakan kerasnya terhadap suku Rohingya pada tahun lalu.

Tuduhan itu dibuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di mana dalam laporan itu disebutkan bahwa sekitar 75.000 orang etnis Rohingya lari ke Bangladesh, karena tak tahan dengan kekerasan yang mereka temui.

Dilansir Antara, Jumat (26/5), tindakan keras tersebut merupakan tanggapan atas serangan gerilyawan Rohingya pada pos penjaga perbatasan pada 9 Oktober. Hal ini menjadi tantangan terbesar bagi pemimpin Myanmar yang juga seorang peraih Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi.

Baca juga:

RI Akan Beri Pelatihan Polisi Myanmar demi Kedamaian Rakhine State

Indonesia Akan Bangun Rumah Sakit untuk Warga Rohingya

Aung San Suu Kyi (Foto: Aung San Suu Kyi/facebook)

"Pasukan keamanan Myanmar melakukan pembunuhan besar dan perkosaan bergerombol terhadap warga Rohingya dalam aksi, yang sangat mungkin dapat disebut sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dan kemungkinan pembersihan suku," kata Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) dalam laporan yang diterbitkan pada bulan Februari lalu.

Namun laporan tersebut dibantah oleh pemerintah Myanmar. Mereka menyebut laporan OHCHR salah.

"Dari 18 tuduhan dalam laporan OHCHR, 12 di antaranya tidak benar dan enam sisanya salah dan dibuat berdasarkan atas kebohongan dan pernyataan rekayasa," kata surat kabar kelolaan negara Myanmar, Global New Light of Myanmar.

Penyidik tentara antara lain mewawancarai hampir 3.000 penduduk dari 29 desa dan 'menuliskan' kesaksian dari 408 penduduk desa, 184 perwira dan tentara.

Rohingya (Foto: AP Photo)

"Tiga tentara berpangkat rendah dipenjara karena pelanggaran ringan, seperti mencuri sepeda motor atau memukuli penduduk desa dalam satu kejadian," tambahnya.

Terlepas dari penyelidikan tuntas tentara itu, lembaga negara bentukan Suu Kyi pada Desember tahun lalu itu juga mengaji tuduhan tersebut. Selain penyelidikan terkini, Kementerian Dalam Negeri, yang dikendalikan tentara, juga melakukan penyelidikan.

Meski mengalami penolakan, PBB tak serta merta tinggal diam. PBB telah memerintahkan untuk pembentukan gugus pencari bukti untuk memeriksa dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Myanmar.