Nadiem Luncurkan 4 Program Merdeka Belajar Perguruan Tinggi

Mendikbud Nadiem Makarim. Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim meluncurkan kebijakan Merdeka Belajar Volume 2 untuk perguruan tinggi negeri (PTN) dan swasta (PTS).

Merdeka Belajar adalah seri kebijakan dari Nadiem untuk menentukan arah baru pendidikan Indonesia. Ada 4 program yang disusun Nadiem dalam kebijakan ini.

Mendikbud Nadiem Makarim pada acara Peluncuran Kebijakan Merdeka Belajar untuk Perguruan Tinggi di Kemendikbud, Jakarta Pusat, Jumat (24/1). Foto: Darin Atiandina/kumparan

Satu per satu kebijakan dipaparkan oleh Nadiem dalam acara Peluncuran Kebijakan Kampus Merdeka di Kemendikbud, Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat (24/1). Acara ini turut dihadiri sejumlah rektor PTN serta perwakilan mahasiswa.

Berikut 4 program di kebijakan Merdeka Belajar Volume 2:

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memberikan sambutan pada pelantikan rektor UI di kampus Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat. Foto: ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha

Nadiem menjelaskan, pembentukan prodi baru adalah hal yang sangat penting untuk memenuhi kebutuhan industri yang terus berubah.

“Membuka prodi baru tantangannya besar dan sulit. Sementara perguruan tinggi ditantang untuk menjawab kebutuhan industri negara, tapi ketika mau menciptakan prodi baru proses izin dari kementerian sangat berat,” kata Nadiem.

Solusi dari Nadiem untuk hal ini adalah perguruan tinggi membuat prodi baru dengan syarat mengajak kerja sama organisasi kelas dunia, badan nirlaba kelas dunia, BUMN atau BUMD, serta universitas tingkat dunia.

Mentdikbud Nadiem Makarim menghadiri Rakor Tingkat Menteri (RTM) di Kemenko PMK, Jakarta. Foto: Irafan Adi Saputra/kumparan

Nadiem menjelaskan akreditasi perguruan tinggi selama ini terlalu rumit. Bahkan menurutnya, masalah akreditasi ini telah menyita waktu dosen yang seharusnya digunakan untuk mengajar mahasiswa.

Tak jarang beberapa universitas harus mengantre demi mendapatkan akreditasi dari pemerintah. Solusi dari Nadiem adalah mengajak kerja sama dengan industri dan asosiasi profesi dari masyarakat untuk menerbitkan akreditasi.

“Tapi itu tidak berarti bahwa pemerintah tidak akan mengetatkan monitoring. Kapan pun kalau pemerintah mendapatkan pengaduan dari masyarakat akan melaksanakan re-akreditasi,” kata Nadiem.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim mengikuti rapat dengan Komisi X DPR. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Nadiem menganggap status PTN-BH menjadikan PTN menjadi lebih bebas mengembangkan kemampuan mahasiswa. Nadiem berjanji akan mempermudah perubahan status PTN-BH tersebut.

“Kita simpel, yang tadinya persyaratannya kuat dan rigid sekarang kita akan secara drastis dan mudah untuk jadi PTN-BH, bukan hanya itu akan dibantu untuk jadi PTN-BH,” terangnya.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim saat menghadiri seminar Nasional dan Science Fair YPA-MDR, Jumat (24/1). Foto: Nugroho Sejati/kumparan

Program keempat, Nadiem mengimbau agar mahasiwa melaksanakan program magang selama 3 semester dari 8 semester masa kuliah.

Menurut Nadiem, program magang ini bertujuan agar mahasiswa siap menghadapi dunia kerja.

“Tujuan 3 semester prodi ini untuk mempersiapkan mahasiswa kita berenang di laut terbuka yaitu dunia nyata,” kata Nadiem.