NasDem soal Pilgub Via DPRD: Kaji Dulu, Jangan Ambil Keputusan Saat Emosional

Ketua DPP NasDem Willy Aditya di NasDem Tower, Jakarta Pusat. Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua Koordinator Bidang Ideologi, Organisasi dan Kaderisasi Partai NasDem, Willy Aditya, menanggapi usulan Presiden Prabowo Subianto untuk menjadikan sistem Pilkada menjadi tidak langsung. Alias kepala daerah dipilih DPRD.

Willy mengatakan partainya belum bisa memberikan sikap mendukung atau menolak.

Ia mendorong untuk terlebih dahulu melibatkan berbagai lapisan masyarakat mulai dari politisi, masyarakat sipil, hingga akademisi.

“NasDem melihatnya, harus ada dua langkah. Langkah yang pertama, harus ada kajian yang sifatnya komprehensif,” kata Willy saat dihubungi, Rabu (18/12).

Menurutnya, tidak perlu DPR terburu-buru menggodok aturan baru. DPR masih memiliki banyak waktu untuk melakukan riset mendalam sebelum melakukan revisi aturan.

Willy ingin akademisi dari para kampus ternama juga ikut turun memberikan masukan agar aturan yang dikeluarkan lebih ideal.

“Kita harus melibatkan banyak kelompok, baik political society, civil society, akademisi, untuk kemudian melakukan riset base. Kita punya banyak waktu karena ini baru selesai Pilkada,” kata Ketua Komisi XIII DPR itu.

Warga menggunakan hak politiknya ketika mengikuti Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilu 2019 di TPS 02, Pasar Baru, Jakarta, Sabtu (27/4). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Menurut Willy, berbagai masukan yang disampaikan terkait pelaksanaan pemilu kemarin adalah hal yang lumrah.

Karena tidak hanya masyarakat, peserta pemilu khususnya partai politik juga lelah karena mengikuti rangkaian pemilihan yang terkesan maraton dari Pilpres, Pileg, hingga Pilkada serentak.

Maka dari itu, ia meminta agar penggodokan aturan mekanisme pilkada ini dilakukan dengan kepala dingin.

“Teman-teman bisa bayangkan, ini situasinya, situasi dalam keadaan lelah semua. Ada kata orang bijak mengatakan, jangan pernah kau ambil keputusan di saat kau sedang emosional,” tuturnya.

Menurutnya kebiasaan untuk mengambil keputusan jangka panjang secara terburu-buru itu harus dihilangkan. Apalagi, aturan mekanisme pemilihan kepala daerah ini bukan hal sederhana.

“Kenapa untuk sebuah sistem politik yang membutuhkan daya tahan kita bersama, untuk payung hidup kita bersama, kita nggak riset?” tuturnya.