Negara di Karibia Tidak Mau Raja Charles III Jadi Kepala Negara
·waktu baca 3 menit
PerbesarKepergian Ratu Elizabeth II pada Kamis (8/9) pekan ini merombak tatanan politik Inggris kali pertama dalam hampir 100 tahun. Pergantian kekuasaan telah menimbulkan tantangan yang lebih signifikan.
Kenaikan takhta sang anak, yang kini menjadi Raja Charles, memicu seruan baru dari para politikus dan aktivis di wilayah bekas koloni Inggris di kawasan Karibia untuk menghapus raja sebagai kepala negara mereka.
Mereka juga ingin agar diberikan kompensasi (reparasi) terhadap orang-orang yang pernah diperbudak oleh koloni Inggris sebelumnya.
Seruan itu disampaikan oleh Ketua Komite Reparasi Nasional Bahamas, Niambi Hall-Campbell, di hari yang sama saat negaranya berkabung usai kepergian sang ratu.
Ia mengirimkan belasungkawa kepada keluarga Kerajaan Inggris sekaligus menggarisbawahi pengakuan Raja Charles pada tahun lalu atas kekejaman perbudakan. Kala itu, ia menghadiri upacara kenegaraan yang mendeklarasikan Barbados sebagai negara republik.
“Seiring dengan perubahan peran monarki, kami berharap ini bisa menjadi kesempatan untuk memajukan diskusi reparasi untuk wilayah kami,” kata Hall-Campbell, seperti dikutip dari Reuters.
Ia berharap, Raja Charles akan menjadi pemimpin berikutnya yang mencerminkan keadilan sesuai apa yang dibutuhkan zaman. “Dan keadilan itu adalah keadilan reparasi,” ujarnya.
Negara-negara di Karibia Minta Kerajaan Inggris Beri Kompensasi dan Lakukan Reparasi Perbudakan
Hal ini dikarenakan adanya beberapa pihak yang meragukan soal peran monarki dan raja sebagai kepala negara di abad modern ke-21 ini.
Pada awal 2022 lalu, beberapa pemimpin negara Commonwealth pun menyampaikan keraguan itu dalam pertemuan puncak di Kigali, Rwanda, yang kala itu membahas soal peralihan kepemimpinan dari Ratu Elizabeth II ke Pangeran Charles.
Ia turut menyampaikan kesedihan dan keprihatinannya atas perbudakan yang dilakukan koloni Inggris dahulu, namun tidak menyebutkan soal reparasi.
Pernyataan Hall-Campbell juga didukung oleh sekretaris jenderal Gerakan Karibia untuk Perdamaian dan Integrasi, David Denny, yang berasal dari Barbados.
Menanggapi komentar Raja Charles di Kigali, ia menyerukan agar raja Inggris dihapus jadi kepala negara bekas koloninya.
“Siapa pun yang akan mengambil alih posisi itu harus diminta untuk mengizinkan keluarga kerajaan membayar reparasi rakyat Afrika,” kata Denny.
“Kita semua harus bekerja untuk menyingkirkan keluarga kerajaan sebagai kepala negara dari negara kita,” tegas dia.
Sementara seorang pendukung reparasi perbudakan dari Jamaika, Rosalea Hamilton, mengatakan pengakuan Raja Charles di Kigali telah memberikan harapan untuk menjadi pemimpin yang lebih baik dan memberikan keadilan bagi negara-negara yang sempat tertindas.
“Pernyataannya menawarkan beberapa tingkat harapan bahwa dia akan belajar dari sejarah, memahami dampak menyakitkan yang telah dialami banyak negara hingga hari ini dan membahas perlunya reparasi,” kata Hamilton.
Ikuti Jejak Barbados, Jamaika Juga Ingin Hapus Raja Inggris sebagai Kepala Negara
Seorang anggota oposisi parlemen Jamaika, Mikael Phillips, pada 2020 juga turut mengajukan mosi yang mendukung pencopotan itu.
“Saya berharap seperti yang dikatakan perdana menteri dalam salah satu ekspresinya, bahwa dia akan bergerak lebih cepat ketika ada raja baru di tempat,” kata Phillips.
Pada tahun lalu, pemerintah Kingston telah mengumumkan rencana untuk meminta reparasi dan kompensasi kepada Inggris atas perbudakan terhadap warganya.
Pemerintahan koloni Inggris sempat secara paksa mengangkut sekitar 600.000 orang Afrika untuk bekerja di perkebunan tebu dan pisang yang mana hasilnya kekayaannya hanya dinikmati oleh para pemilik budak.
Jamaika telah mengisyaratkan akan segera mengikuti langkah Barbados dalam meninggalkan sistem pemerintahan di bawah naungan kerajaan.
Hal ini tampak dari hasil sebuah survei yang dirilis pada Agustus lalu, yang menunjukkan sebanyak 56% warga Jamaika mendukung penghapusan raja Inggris sebagai kepala negara.
Meski demikian, negara-negara bekas koloni Inggris itu tetap memilih untuk menjadi anggota Commonwealth.
Secara keseluruhan, lebih dari 10 juta orang Afrika dibelenggu ke dalam perdagangan budak di kawasan Atlantik oleh bangsa-bangsa Eropa antara abad ke-15 dan ke-19. Mereka yang selamat dari perjalanan brutal itu dipaksa untuk bekerja di sektor perkebunan di kawasan Karibia dan Amerika.