PAN: Kami Ikut Jokowi soal Penundaan Pemilu, Tak Campuri Sikap PKB
PerbesarWaketum PAN Viva Yoga Mauladi menanggapi sikap PKB yang belum tegas mengikuti arahan Jokowi agar penundaan pemilu tak lagi disuarakan. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) kemarin menerangkan, wacana penundaan pemilu hanya berupa usul dan merupakan bagian dari demokrasi.
Sebelumnya, PAN juga setuju dan ikut menyuarakan penundaan pemilu. Namun, Viva memastikan, setelah adanya imbauan tegas, PAN akan mengikuti arahan Jokowi.
"PAN mengikuti arahan dan kebijakan Pak Presiden Jokowi untuk berhenti mewacanakan tentang penundaan jadwal pemilu dan menyelenggarakan pemilu serentak tanggal 14 Februari 2024 serta Pilkada serentak di bulan November 2024," kata Viva dalam pernyataannya dikutip kumparan, Rabu (20/4).
"Tentang sikap partai politik lain, PKB, PAN tidak akan mencampuri urusan rumah tangga partai politik lain. PAN akan menghormati sikap dari partai politik lainnya," imbuhnya.
Lebih lanjut, Viva menilai, arahan, kebijakan, dan sikap politik Jokowi sudah jelas, clear, terang-benderang, dan tidak multitafsir. Sebab itu, tugas dari seluruh partai politik saat ini adalah segera mempersiapkan verifikasi administrasi dan pendaftaran partai politik pada Agustus 2022.
"Marilah kita songsong pesta demokrasi rakyat di Pemilu 2024. Sesuai arahan Pak Presiden Jokowi bahwa penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP) segera merencanakan alokasi anggaran pemilu melalui APBN atau APBD. Keseriusan pemerintah sudah jelas dengan telah dilantiknya anggota KPU RI dan Bawaslu RI beberapa hari lalu," tuturnya.
Ia menambahkan, PAN telah siap menyongsong Pemilu 2024. Viva Yoga mengungkap berapa program yang telah dan sedang dikerjakan PAN yakni membuat komite penanganan pemilu hingga rekrutmen caleg.
"Komite pemenangan pemilu yang bersifat ad hoc telah dibentuk dan diresmikan dari tingkat nasional (KPPN), provinsi (KPPW), dan kabupaten/kota (KPPD). Juga telah menyelenggarakan perkaderan di hampir 514 kabupaten/ kota," ujar Viva Yoga.
"Sedang melakukan pendataan nama saksi per TPS. Serta rekrutmen calon legislatif untuk tingkat DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota," tandasnya.
Sebelumnya, Cak Imin mengatakan usulan penundaan pemilu dari PKB adalah bagian dari demokrasi. Ia pun menegaskan tak ngotot soal penundaan pemilu, dan usul ini bebas ditolak mau pun diterima oleh siapa pun.
Ia menambahkan, usulan ini disampaikan PKB salah satunya untuk membantu Presiden Ma'ruf Amin di akhirat. Menurut dia, usulan penundaan pemilu adalah caranya membantu pemerintah agar mendapat kepuasan dari masyarakat.
"Saya itu usul dalam rangka menolong Kiai Ma'ruf dalam rangka menolong rakyat. Kenapa menolong Kiai Ma'ruf? Supaya nanti kalau di akhirat [enggak] ditanya [pemerintah] kurang ini kurang itu, karena 2 tahun pandemi enggak bisa apa-apa. Umpamanya," kata Cak Imin di hadapan Ma'ruf dalam sambutan acara Puncak Peringatan Harlah PMII yang ke-62 Tahun, Senin (18/8).
"Kan ada pandemi 2 tahun. Stuck, lho, enggak ngapa-ngapain. Kita pertemuan susah, anggaran di DPR sulit, IKN belum tergarap sama sekali, wajar kalau ada usul itu. Kalau ditolak enggak papa namanya juga usulan," tambahnya.