PAN Respons Budi Arie: Negara Tak Dikelola Berdasarkan Insting
PerbesarWakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi merespons pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi mengenai kemungkinan terjadinya percepatan politik sebelum Pemilu 2029.
Viva mengatakan setiap warga negara, termasuk Budi Arie, memiliki hak menyampaikan insting atau asumsi mengenai kondisi politik bangsa. Namun, menurut dia, negara tidak dikelola berdasarkan insting politik.
“Menurut PAN, tentang insting, asumsi, atau penilaian warga negara, termasuk Pak Budi Arie, dalam mencermati kondisi politik bangsa, adalah menjadi hak politik warga untuk bebas berbicara dan berpendapat di ruang demokrasi dalam pemerintahan Prabowo Subianto,” kata Viva saat dikonfirmasi, Rabu (26/8).
“Memprediksi kondisi berdasarkan insting politik tidaklah dilarang. Pak Budi Arie berusaha membangun opini publik juga boleh saja. Tetapi negara tidak dikelola berdasarkan insting. Negara dikelola berdasarkan konstitusi, hukum, mandat rakyat, dan beberapa indikator kinerja secara objektif dan transparan,” ujar Viva.
Menurut Viva, insting politik tidak dapat disamakan dengan fakta konstitusi. Begitu pula spekulasi politik tidak dapat dijadikan dasar untuk menggambarkan realitas politik yang sebenarnya.
“Insting politik berbeda dengan fakta konstitusi. Spekulasi politik berbeda dengan realitas politik. Jangan setiap riak sosial dibaca sebagai patahan sejarah. Kritik harus dijawab dengan perbaikan kebijakan, bukan dengan spekulasi politik,” katanya.
PAN Nilai Situasi Tak Bisa Disamakan dengan 1998
Viva juga menilai tidak tepat jika kondisi Indonesia saat ini disamakan dengan situasi pada 1998.
“Menurut PAN, tidaklah tepat berkesimpulan bahwa Indonesia sekarang sedang menuju situasi seperti 1998. Jika ada demonstrasi, keresahan ekonomi, atau ketidakpuasan publik, tidak otomatis berarti kita sedang berada di jalan menuju 1998,” kata Viva.
“Tahun 1998 pemerintahan mengalami penyakit komplikasi yang berat, di antaranya terjadi krisis finansial Asia, kontraksi ekonomi yang sangat dalam, inflasi tinggi, adanya tekanan sosial dan ketegangan politik, serta krisis kepercayaan terhadap pemerintahan,” sambungnya.
Viva menilai sikap Presiden Prabowo Subianto yang terbuka terhadap kritik merupakan bagian penting dalam kehidupan demokrasi. Menurutnya, pemerintah tidak semestinya mengabaikan keresahan dan ketidakpuasan masyarakat.
“Dalam pandangan PAN, sikap Pak Presiden Prabowo yang terbuka terhadap kritik, tidak anti kritik, dan meminta kritik, adalah sikap bijaksana dalam kehidupan demokrasi Indonesia. Kalau ada keresahan rakyat, pemerintah dipastikan mendengarkan. Kalau ada persoalan ekonomi, pemerintah pasti memperbaiki. Kalau ada ketidakpuasan publik, pemerintah pasti mengevaluasi,” ungkap Viva.
“Tentu ada yang sedang menghitung tentang kemungkinan politik ke depan. Tetapi pemerintah sedang menghitung bagaimana harga pangan terjangkau, lapangan kerja bertambah, kemiskinan berkurang, investasi bergerak, dan pembangunan berjalan,” tambahnya.
PAN: Pergantian Kekuasaan Harus Lewat Mekanisme Demokrasi
Viva menegaskan perubahan kekuasaan dalam negara demokrasi tidak ditentukan oleh insting atau prediksi seseorang. Menurutnya, pergantian kekuasaan harus berlangsung melalui mekanisme yang diatur dalam konstitusi dan hukum serta berdasarkan kehendak rakyat.
“Dalam negara demokrasi, perubahan kekuasaan bukan ditentukan oleh insting siapa pun. Perubahan kekuasaan ditentukan oleh konstitusi, hukum, dan kehendak rakyat melalui mekanisme demokrasi,” kata Viva.
“Energi politik bangsa sebaiknya digunakan untuk membantu pemerintah memperbaiki keadaan, bukan untuk mempercepat spekulasi tentang pergantian kekuasaan,” pungkasnya.
Budi Arie Bicara soal ‘Percepatan’
Sebelumnya, pernyataan Budi Arie beredar melalui sebuah video di media sosial. Dalam video tersebut, Budi tampak duduk di sebelah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) saat menyampaikan pandangannya mengenai kemungkinan perubahan situasi politik sebelum Pemilu 2029.
Budi menyebut kondisi masyarakat saat ini menunjukkan sejumlah anomali yang menurutnya perlu menjadi perhatian. Ia mengaku memiliki insting bahwa dinamika politik dapat bergerak lebih cepat dari perkiraan.
“ Tetapi saya ingin sampaikan, tadi saya sudah bisik ke Pak Jokowi. Pak, kok insting saya ini lebih cepat dari ’29 Pak. Apakah kita mau? Belum tentu kita mau. Kita masih ngomong pemilu ’29, pemilu ’29. Kalau terjadi percepatan gimana? Kita siap nggak?” ucap Budi.
Budi kemudian menyebut fenomena sosial yang menurutnya dapat menjadi tanda terjadinya “patahan sejarah”.
Minta Maaf
Setelah video itu viral, Budi Arie menyampaikan permohonan maaf. Ia menegaskan, pernyataan tersebut merupakan analisis pribadinya dan tidak berkaitan dengan Jokowi. Pernyataan yang dimaksud yakni soal ia menyebut pergantian kekuasaan bisa lebih cepat dari 2029.
Eks Menkop ini menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataan tersebut dan menerima konsekuensi yang muncul.