PAN soal Prabowo Dorong Sistem Pilkada Diubah: Sedang Dibicarakan Parpol

Anggota Komisi IX DPR, Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay. Foto: Dok. Pribadi

Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay, menanggapi pernyataan Presiden Prabowo terkait perubahan sistem Pilkada di Indonesia. Salah menjelaskan, pemikiran tersebut sebetulnya sudah lama dibahas di internal PAN.

Namun, ia menuturkan, PAN perlu melakukan kalkulasi lebih detail sebelum menyampaikan pandangannya ke publik.

"Kalau ini, Presiden yang memulai mengangkat wacana ini. Kelihatannya akan lebih mudah untuk ditawarkan kepada seluruh parpol yang ada. Dan sekarang ini pun sudah pasti disambut dan diperbincangkan secara internal di masing-masing parpol," ucap Saleh dalam keterangannya, Jumat (13/12).

PAN secara umum mendukung pemilihan kepala daerah yang lebih simpel dan sederhana. Terlebih, lanjut Saleh, Indonesia sudah pernah menerapkannya.

Menurutnya, hasil Pilkada yang dipilih DPRD tidak jauh berbeda dengan kepala-kepala daerah yang ada saat ini.

"Soal kinerja kepala daerah, tidak diukur dari mekanisme pemilihannya. Tetapi justru lebih pada hasil kerja dan pelayanannya kepada masyarakat. Kalaupun dia dipilih secara langsung oleh masyarakat, kalau tidak bisa bekerja malah tidak ada gunanya," ungkapnya.

"Hari ini, kita menemukan banyak tipe kepala daerah yang seperti ini," kata dia.

Namun demikian, perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah ini menurut Saleh tidak mudah. Pasalnya, ada UU dan peraturan-peraturan turunannya yang perlu direvisi.

"Karena ini dari Presiden, paling tidak persetujuan akan perubahan itu telah didapat 50 persen. Tinggal menunggu persetujuan partai-partai di DPR. Itu juga mungkin tidak sulit. Sebab, hampir semua parpol ada bersama koalisi pemerintah," imbuh dia.

Lebih jauh, Saleh menjelaskan, partainya masih mengkaji simulasi. Ia menuturkan, PAN tidak ingin biaya politik yang mahal.

"Yang jelas, PAN akan ikut mengkaji dan melakukan simulasi. PAN juga tidak mau cost politics menjadi sangat tinggi dengan sistem yang ada saat ini. Tidak sehat dalam menjaga kualitas demokrasi," tutupnya.