Panglima TNI soal KKB Minta Tebusan Rp 5 M: Jika Dipenuhi Demi Keselamatan Semua

Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono saat memberikan pengarahan kepada aparat penegak hukum di lingkungan TNI, bertempat di Aula Gatot Subroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (3/05/2023). Foto: Dok. Puspen TNI

KKB Papua pimpinan Egianus Kogoya meminta tebusan Rp 5 miliar apabila pemerintah ingin pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Merthens, dibebaskan. Panglima TNI Yudo Margono mengaku masih belum tahu dari mana permintaan tebusan itu datang, namun jika untuk kemanusiaan, bisa saja permintaan itu dipenuhi.

"Ya, kalau permintaannya itu, ya, kita penuhi demi keselamatan semuanya," kata Yudo di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (4/7).

"Saya enggak tahu tadi permintaan itu dari mana. Kami belum tahu itu. Tetapi, ya, itu tadi untuk damai dan kemanusiaan apalagi menyangkut nyawa manusia. Artinya tidak ada apa pun yang seharga itu," lanjutnya.

Meski demikian, Yudo menekankan hingga saat ini pihaknya masih terus bernegosiasi dengan KKB Papua. Untuk negosiasi dilakukan oleh Pj Bupati Nduga.

Pilot Susi Air Captain Philip Mehrtens masih disandera TPNPB OPM. Foto: Dok. Istimewa

"Dan saat ini Pak Bupati dimonitor di Wamena untuk menyiapkan pesawat karena memang ini kesulitan, pada takut menuju ke daerah yang sudah disepakati itu. Karena dari belum percaya tadi itu untuk mengangkut ataupun negosiasi tadi," tuturnya.

Sehingga, pihaknya mempercayakan proses negosiasi kepada Pj Bupati Nduga, Edison Nggwijangge. Tujuannya tetap sama, yaitu mengutamakan keselamatan pilot Susi Air dan masyarakat sekitar.

"Kita tetap mengutamakan keselamatan pilot maupun masyarakat di sekitar itu jangan sampai menjadi korban sehingga kita tetap ajukan negosiasi yang damai. Sehingga situasi sekarang kami, Pangdam, Pangko Armada 3 monitor yang dilaksanakan Pj Bupati Nduga," pungkasnya.

Sebelumnya, Kapolda Papua Irjen Mathius Fakhiri mengaku bakal membayar tebusan Rp 5 miliar ke KKB untuk membebaskan pilot Susi Air, Kapten Phillip Mark Merthens. Namun, tidak untuk permintaan senjata dan kemerdekaan.