Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.103.0

ADVERTISEMENT
Reuni 212 akan digelar untuk ketiga kalinya tahun ini pada Senin, 2 Desember 2019 di Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat. Panitia Reuni 212 mengklaim telah mengantongi izin dari pihak kepolisian, termasuk dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan
ADVERTISEMENT
Namun, Ketua Panitia Reuni 212, KH Awit Mashuri, menyesalkan ada beberapa pihak yang justru mencoba menggagalkan acara silaturahmi ini.
"Sejumlah perizinan dan rekomendasi telah dikantongi panitia. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mempermudah urusan ini, khususnya Pemprov DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya," kata Awit kepada wartawan dalam jumpa pers panitia pelaksana reuni di kantor Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII), Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/11).
Awit mengatakan, sejak awal pihak panitia sudah meyakini tak ada yang melarang gelaran Reuni 212. Sebab, kegiatan yang diadakan bertujuan merekatkan kembali persatuan dan kesatuan bangsa, khususnya ukhuwah islamiyah.
Terkait kelompok yang mencoba menggagalkan Reuni 212, Awit menyebut mereka-mereka telah fobia dengan 212.
ADVERTISEMENT
"Kami sangat menyesalkan masih ada kelompok kecil 212 fobia, yang secara sengaja dan sistematis melakukan aksi-aksi ingin membatalkan maulid agung dan reuni mujahid 212," tuturnya.
Awit menuturkan, berbagai upaya yang dilakukan agar Reuni 212 batal seperti spanduk ajakan tak menghadiri reuni hingga mendesak Anies mencabut izin acara.
"Membatalkan bus yang sudah disewa, mendesak Gubernur DKI mencabut izin, dan tidak sedikit komentar negatif terutama di media sosial. Kami sangat sesalkan aksi ini," ucap dia.
"Kami mengimbau untuk tetap menjaga ukhuwah islamiyah dan uhkwuah wathaniah, menjaga kesatuan dan persatuan, jika tidak sependapat dengan kegiatan ini," tutupnya.
Sejumlah tokoh sudah memberikan lampu hijau dengan diadakannya Reuni 212, mulai dari Wakil Presiden Ma'ruf Amin hingga Menko Polhukam Mahfud MD. Namun, mereka mengingatkan agar kegiatan-kegiatannya positif dan tidak mengganggu ketertiban masyarakat.
ADVERTISEMENT