Parlemen Rusia Minta Putin Akui Wilayah Ukraina Timur yang Memisahkan Diri
·waktu baca 3 menit

Majelis rendah Parlemen Rusia, Duma, pada Selasa (15/2) meminta Presiden Vladimir Putin untuk mengakui kemerdekaan dua wilayah Ukraina timur yang memisahkan diri.
Jika disetujui oleh Putin, langkah ini berpotensi memperburuk konflik memanas antara Rusia dan Ukraina. Dua wilayah di Ukraina timur, Donetsk dan Luhansk, memisahkan diri dan menyatakan kemerdekaan dari Ukraina sejak 2014 silam.
Para pemberontak di Donetsk dan Luhansk—dikenal sebagai wilayah Donbass—sejak lama berkonflik dengan Pemerintah Ukraina. Konflik di kawasan itu sudah menewaskan setidaknya 15.000 jiwa. Gerakan separatis di Donbass diketahui didukung oleh Rusia.
Dikutip dari Reuters, pengakuan Republik Rakyat Donetsk dan Republik Rakyat Luhansk bisa mengganggu berjalannya proses perdamaian Ukraina timur di bawah Perjanjian Minsk.
“Kiev tidak mematuhi perjanjian-perjanjian Minsk. Warga negara dan kompatriot kita yang tinggal di Donbass membutuhkan bantuan dan dukungan kita,” tulis Ketua Duma Rusia, Vyacheslav Volodin, dalam media sosialnya.
Volodin mengatakan permintaan dari Duma akan segera disampaikan kepada Kremlin. Tidak diketahui berapa lama proses peninjauan oleh mereka.
Menanggapi ini, Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mengatakan Rusia akan keluar dari perjanjian Minsk jika Kremlin memutuskan untuk mengakui Donetsk dan Luhansk.
“Jika keputusan mengenai pengakuan diambil, Rusia akan keluar dari perjanjian Minsk secara de facto dan de jure, dengan seluruh konsekuensi yang akan terjadi,” kata Kuleba kepada wartawan.
Ketika ditanya soal respons terhadap permintaan ini, Presiden Putin menolak untuk membeberkan lebih lanjut. Ia mengatakan rakyat Rusia bersimpati dengan penduduk di Donbass, tetapi ia ingin konflik di kawasan tersebut diselesaikan lewat Perjanjian Minsk.
Putin menilai tindakan yang dilakukan terhadap warga etnis Rusia di kawasan Donbass sebagai “genosida”.
Rusia menyebut konflik yang terjadi di Donbass sebagai perang sipil. Namun, Ukraina dan sekutu Barat membantah dan menyebut Rusia justru mendukung aksi para separatis lewat pasukan mereka di lapangan.
Sejak kelompok separatis mengambil alih Donbass pada 2014, Rusia telah mengeluarkan hingga 700.000 paspor kepada penduduk Ukraina timur. Ini terjadi tak lama setelah Moskow mencaplok Krimea.
Tindakan Moskow tentunya membuat Kiev dan Barat naik pitam, memperburuk hubungan mereka.
Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov menolak menjelaskan substansi dari permintaan Duma, mengingat belum ada keputusan yang diambil soal ini. Namun, ia menegaskan penduduk di Donbass sangatlah berarti bagi Rusia.
Ia juga mengatakan Rusia akan terus berkomitmen terhadap Perjanjian Minsk dan ingin bisa mengimplementasikannya.
Sejumlah pejabat Uni Eropa memperingatkan Rusia untuk tidak menyetujui pengakuan terhadap Donetsk dan Luhansk. Sebab, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Minsk.
UE pun menegaskan, mereka mendukung kedaulatan dan kemerdekaan Ukraina.
