Partai Buruh Bakal Demo di Akhir Februari, Tolak Pengesahan Perppu Ciptaker

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Foto: Zamachsyari/kumparan

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan bahwa pihaknya mengecam keras dan menolak sikap Badan Legislatif DPR RI yang setuju membawa Perppu Cipta Kerja untuk disahkan menjadi undang-undang di dalam Sidang Paripurna. Menurutnya, sikap DPR bertentangan dengan keinginan masyarakat luas, termasuk di dalamnya kelas pekerja.

"Beberapa waktu lalu Litbang Kompas menyebut bahwa mayoritas publik atau 61,3 persen responden menilai penerbitan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tidak mendesak. Dengan demikian, DPR yang mengesahkan Perppu menjadi undang-undang mewakili siapa?" Kata Said dalam keterangannya, Kamis (16/2).

Terhadap disahkannya Perppu menjadi undang-undang, Said mengatakan, pihaknya akan mengorganisir langkah-langkah perjuangan untuk melawan kebijakan tersebut dengan melakukan aksi besar-besaran. Bahkan dia menegaskan buruh akan melakukan mogok nasional.

“Aksi awalan akan kami lakukan di akhir bulan Februari,” ucapnya.

Selanjutnya, begitu nomor undang-undangnya keluar, Said menegaskan pihaknya akan langsung melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Baik uji formil maupun uji materiil. Dia mengaku sengaja tidak menguji Perppu, karena pihaknya yakin DPR bakal mengesahkannya menjadi undang-undang.

Presiden KSPI Said Iqbal berorasi saat memimpin unjuk rasa buruh rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Jakarta, Rabu (16/2/2022). Foto: Aditya Pradana Putra/ANTARA FOTO

“Kami sudah menduga dari awal, DPR akan setuju menjadikan Perppu sebagai Undang-Undang. Dari awal kami sudah menyatakan mosi tidak percaya kepada DPR. Mosi tidak percaya pada DPR hari ini terbukti, manakala DPR mengesahkan Perppu No 2 tahun 2022 menjadi undang-undang,” tegas Said.

Langkah lain yang akan dilakukan pihaknya adalah melakukan kampanye internasional.

“Pada tanggal 12 hingga 19 Maret saya akan menghadiri rapat di Kantor ILO. Saya akan kampanyekan secara internasional. Meminta dukungan internasional, bahwa UU Cipta Kerja membahayakan dunia perburuhan,” ujarnya.

Terakhir, Said menegaskan buruh akan mengkampanyekan agar partai politik yang ikut mengesahkan omnibus law dihukum. Dengan cara jangan dipilih dalam pemilu nanti.

“Tentang ada dua partai politik yang tidak setuju, kami minta tindakan nyata. Langkah politik yang tegas. Kalau sekadar mencari popularitas dan lip service, seolah-olah menolak, ya percuma. Bisa ikut turun ke jalan bersama organisasi buruh,” tandas dia.