Patung Kuda dan Gedung DPR Jadi Titik Unjuk Rasa Hari Buruh 2023

Massa padati demo hari buruh di DPR Foto: Adim Mugni/kumparan

Unjuk rasa akan digelar pada May Day atau Hari Buruh pada Senin (1/5) mendatang. Massa dari elemen buruh akan berdemo di beberapa titik.

"Tadi lihat ada dua titik di patung kuda dan di gedung DPR. itu yang pemusatan agak besar dan juga ada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur," ucap Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto dalam keterangannya, dikutip Sabtu (29/4).

Demi mengamankan unjuk rasa May Day, Karyoto mengerahkan ribuan personel polisi.

Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto. Foto: Jonathan Devin/kumparan

"Tadi bahwa di awal 4 ribu lebih ya, 4.200 (personel) itu yang tergelar di lapangan," sambung dia.

Karyoto mengimbau kepada masyarakat yang melaksanakan aksi unjuk rasa ini untuk tetap menghormati pengguna jalan.

"Karena dengan pengerahan anggota dari serikat pekerja yang datang dari luar Jakarta, baik Bekasi, Depok, Tangerang, ke Ibukota ini untuk merayakan," terang Karyoto.

"Tentunya kita mengimbau bahwa rekan-rekan dari pekerja juga harus melihat kepentingan masyarakat lain. Kalau mereka tertib tentunya akan acara lebih enak, tidak akan banyak gangguan gangguan yang ditimbulkan terhadap misalnya kemacetan dan lain-lain," tutup dia.

Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal mengatakan, pada May Day 2023 ini demonstrasi serempak digelar di lebih dari 300 kabupaten/kota.

“Setelah melakukan aksi, siang harinya peserta aksi akan berkumpul di Istora Senayan untuk mengikuti May Day Fiesta,” kata Iqbal pekan lalu.

Hingga saat ini, tercatat ada 200 ribu buruh Indonesia yang akan melakukan aksi demonstrasi. Meski begitu, angka tersebut masih kurang dari target 500 ribu orang.

“Khusus di Jakarta, aksi May Day akan diikuti 50 ribu sampai 100 ribu buruh,” terang dia.

Adapun, terdapat empat isu yang diangkat dalam May Day 2023. Pertama, cabut Omnibus Law UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, cabut Undang-Undang terkait parliamentary threshold 4 persen. Ketiga, tolak RUU Kesehatan. Keempat, sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT).