PBB: Ada Indikasi China Lakukan Pelanggaran HAM Serius di Xinjiang
·waktu baca 2 menit
PerbesarPerserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akhirnya merilis laporan hasil penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap kaum muslim minoritas Uighur di Xinjiang, China.
Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR), Michelle Bachelet, menyampaikan laporan tersebut pada Rabu (31/8).
“Penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif China kepada warga Uighur dan Muslim lainnya di wilayah Xinjiang kemungkinan merupakan kejahatan internasional, khususnya terhadap kemanusiaan,” ungkap Bachelet, seperti dikutip dari Reuters.
Laporan itu dirilis hanya beberapa menit sebelum masa jabatan yang telah diduduki Bachelet selama empat tahun itu berakhir.
Laporan itu juga dibuat berdasarkan hasil kunjungannya selama enam hari ke Xinjiang pada Mei lalu.
“Pelanggaran hak asasi manusia yang serius telah dilakukan di Xinjiang dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme pemerintah,” bunyi dari isi laporan PBB tersebut.
“Ada indikasi yang kredibel tentang pelanggaran hak-hak reproduksi melalui penegakan paksaan kebijakan keluarga berencana sejak tahun 2017,” sambung laporan itu.
Kendati demikian, laporan terkait pelanggaran hak-hak reproduksi tersebut masih membutuhkan penyelidikan lebih mendalam.
“Kurangnya data pemerintah menjadikannya sulit untuk menarik kesimpulan tentang sejauh mana penegakan kebijakan ini sekarang dan pelanggaran hak-hak reproduksi terkait,” lanjut laporan tersebut.
Atas dasar itu pula, Bachelet mendesak China untuk mengambil langkah cepat dalam menangani isu kemanusiaan di Xinjiang.
Artinya, pemerintah Beijing harus membebaskan semua orang yang ditahan di kamp terpusat yang terletak di wilayah terisolir itu.
Laporan PBB soal Xinjiang Dianggap sebagai Intervensi Urusan Internal China
Selama bertahun-tahun, kelompok aktivis pembela hak asasi manusia telah melayangkan tuduhan kepada pemerintahan Beijing atas tindakannya terhadap muslim Uighur, kelompok etnis minoritas di Xinjiang yang berjumlah sekitar 10 juta orang.
Kelompok-kelompok minoritas ini diasingkan di kamp-kamp pelatihan terpusat yang terisolir dari dunia luar. Amerika Serikat bahkan menyebut tindakan China sebagai genosida.
China Membantah
Beijing telah berulang kali menepis seluruh tuduhan tersebut. Duta Besar China untuk PBB di New York, Zhang Jun, dengan tegas menentang laporan itu dan justru menyalahkan Bachelet yang ia anggap seharusnya tidak mencampuri urusan internal China.
“Kita semua tahu, dengan sangat baik, bahwa apa yang disebut masalah Xinjiang adalah kebohongan yang sepenuhnya dibuat-buat karena motivasi politik dan tujuannya pasti adalah untuk merusak stabilitas China dan untuk menghalangi pembangunan China,” kata Zhang kepada wartawan, sesaat menjelang laporan PBB soal Xinjiang dirilis.
“Kami tidak berpikir itu akan menghasilkan kebaikan bagi siapa pun, itu hanya merusak kerja sama antara PBB dan negara anggota,” tutur dia.