Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 © PT Dynamo Media Network
Version 1.89.0
PDIP Harap Prabowo Selektif Pilih Mendikbud: Ada Banyak Masalah Pendidikan di RI
9 Oktober 2024 9:52 WIB
·
waktu baca 3 menitADVERTISEMENT
PDIP menyoroti sejumlah aspek layanan pendidikan Indonesia masih mengalami berbagai persoalan. Anggota DPR 2024-2029 dari PDIP Andreas Pareira mengatakan, masalah pendidikan akan menjadi tantangan berat untuk Mendikbud yang akan datang di era Prabowo.
ADVERTISEMENT
Ia menilai, banyaknya persoalan di sektor pendidikan membuat kualitas pendidikan Indonesia masih mengalami ketimpangan.
“Kita tahu ada banyak sekali pekerjaan rumah di sektor pendidikan, banyak permasalahan yang masih belum terselesaikan. Wajar kalau banyak pihak menilai presiden terpilih perlu sangat selektif memilih Mendikbud di Kabinetnya,” kata Andreas dalam keterangannya, Rabu (9/10).
Andreas yang dalam periode DPR 2019-2024 bertugas di Komisi X yang membidangi sektor pendidikan itu membeberkan sejumlah hal yang masih menjadi permasalahan.
“Banyak sekali permasalahan di daerah yang tidak teratasi terutama menyangkut guru dan sarana prasarana menyebabkan masih rendah kualitas layanan pendidikan. Sementara tahun lalu anggaran pendidikan tidak terserap maksimal. Belum lagi kurikulum yang masih dalam periode transisi dan terhambat akibat dua tahun masa pandemi,” ucap dia.
PPDB hingga Jumlah Guru Perlu Jadi Atensi
ADVERTISEMENT
Andreas menyoroti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang setiap tahunnya menimbulkan persoalan, sampai masalah kekurangan guru yang masih belum juga terselesaikan. Padahal, ketimpangan kualitas pendidikan salah satunya disebabkan oleh kualitas tenaga pengajar.
“Kita tahu urusan tenaga pengajar yang masih kurang bagi dunia pendidikan kita sampai sekarang belum juga ditemukan formulasi yang tepat untuk mengatasinya sehingga berdampak terhadap ketimpangan kualitas pendidikan di Tanah Air,” ungkap Andreas.
Andreas menilai, persoalan kekurangan guru di sektor pendidikan formal semakin diperparah dengan minimnya guru-guru berkualitas.
"Masalah rendahnya kualitas pendidikan nasional salah satu sebabnya adalah ketimpangan sertifikasi guru dan rendahnya hasil uji kompetensi guru menunjukkan bahwa Pemerintah perlu segera mengambil langkah-langkah strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan," kata dia.
Berdasarkan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengungkap ada 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi, sehingga dinilai masih terdapat ketimpangan dalam kualitas guru.
ADVERTISEMENT
Sedangkan untuk ekosistem pendidikan nasional mencakup 60 juta murid, terdapat lebih dari 4 juta pendidik yang tersebar di 400 ribu sekolah.
"Sertifikasi tidak hanya dilihat sebagai formalitas, tetapi harus disertai pengukuran kompetensi yang lebih ketat, memastikan guru memiliki keterampilan yang diperlukan," ucap Andreas.
Legislator dari dapil NTT I itu menambahkan, sertifikasi guru merupakan salah satu langkah untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan nasional. Tujuan program sertifikasi guru, kata Andreas, untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memastikan bahwa guru telah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan oleh Pemerintah.
"Jika pengajarnya memiliki kualitas yang baik, maka akan memberikan performa mengajar yang baik pula untuk anak-anak kita sebagai generasi penerus bangsa," ucap dia.
Kemudian juga masalah biaya pendidikan, perbedaan status sosial, agama, dan ekonomi, serta perbedaan perspektif tentang pendidikan hingga diskriminasi gender.
ADVERTISEMENT
Andreas mendorong ada evaluasi dalam sistem pendidikan di Indonesia, dan berharap pemerintahan yang akan datang dapat memperbaiki berbagai permasalahan pada sektor pendidikan.
"Harus ada evaluasi secara menyeluruh, dan permasalahan kualitas layanan pendidikan perlu diselesaikan dari hulu ke hilir," tegasnya.
Andreas menilai kerja sama dengan universitas, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi profesional juga bisa dilakukan untuk merancang program pelatihan dan evaluasi yang lebih komprehensif.
Ia mendorong pemerintah harus memastikan anggaran yang cukup dialokasikan untuk infrastruktur pendidikan, terutama di wilayah tertinggal.
"Dengan memperkuat kualitas guru dapat berdampak langsung pada mutu pembelajaran yang diterima siswa, sehingga menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkualitas," tutup dia.