PDIP: Kami Tak Akan Calonkan Napi Korupsi di Pilkada, Titik

Pimpinan Sidang Komisi IV Kongres V PDIP, Arif Wibowo. Foto: Denita br Matondang/kumparan

PDIP menyatakan komitmennya untuk tidak mencalonkan mantan napi korupsi di Pilkada 2020. Meskipun kini Peraturan KPU No 18 Tahun 2019 tak melarangnya.

"Sekarang bagaimana partai-partai menyikapi. Kalau PDI Perjuangan jelas, yang mantan napi korupsi tak akan dicalonkan, titik. Itu saja," kata Wasekjen PDIP Arif Wibowo kepada kumparan, Rabu (11/12)

Arif memastikan, komitmen PDIP itu sudah dilaksanakan sejak pendaftaran awal para kandidat di level pengurus daerah. Dia mempersilakan publik untuk mengawalnya.

Tak hanya itu, di Pileg april 2019 lalu, PDIP juga telah membuat persyaratan itu. "Sudah, makanya bisa dicek. Termasuk di Pileg kita juga tak mencalonkan mantan napi korupsi," tutur Arif.

Wakil Ketua Komisi II DPR itu menyebut, saat ini PDIP belum memutuskan untuk mengusung siapa pun di Pilkada. PDIP masih memeriksa aspek admininstratifnya.

"Di saat bersamaan kami juga memastikan konsolidasi partai, juga melakukan survei, nanti yang ketahuan sebagai mantan napi koruptor pasti tidak akan kita rekomendasi," imbuhnya.

Di PDIP dijelaskan Arif, tak hanya ada tes wawancara. Namun juga ada tes tertulis hingga psikotes untuk menjadi calon di Pilkada.

"Yang jelas kita punya komitmen, yang kejahatan narkoba kejahatan terhadap anak yang begitu-begitu sudah pasti tidak akan kita calonkan. Termasuk eks napi koruptor," sambung Pakar Kepemiluan DPP PDIP itu.

Ia menambahkan, kemungkinan rekomendasi kandidat kandidat yang akan bertarung di Pilkada lewat PDIP akan diumumkan pada awal tahun 2020 mendatang.

"Rencananya, rekomendasi dikeluarkan oleh DPP PDIP pada Januari hingga Februari," tandasnya