News
·
30 Mei 2020 10:57

PDIP Kritik 2 Mobil BNPB di Surabaya Dipindah: Jangan Hadirkan Rivalitas Politik

Konten ini diproduksi oleh kumparan
PDIP Kritik 2 Mobil BNPB di Surabaya Dipindah: Jangan Hadirkan Rivalitas Politik (504848)
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersiap menjalani pemeriksaan sebagai saksi di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Nugroho Sejati/kumparan
PDIP menyayangkan pemindahan 2 mobil Lab Bio Safety Level 2 untuk pengecekan tes swab PCR bantuan BNPB oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Mobil itu dipindahkan dari Surabaya ke Lamongan dan Tulungagung.
ADVERTISEMENT
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pun menanggapi serius protes yang disampaikan Wali Kota Surabaya sekaligus Ketua DPP PDIP Tri Rismaharini atas pemindahan tersebut.
Hasto menuturkan Kota Surabaya memiliki penduduk terbanyak di Jatim dan mempunyai sejumlah rumah sakit rujukan penanganan virus corona. Untuk itu, kata dia, sangat disayangkan pemindahan mobil dilakukan tanpa mempertimbangkan skala prioritas.
"Harus dipahami Kota Surabaya itu tempat di mana berlokasi beberapa rumah sakit rujukan penanganan COVID-19. Surabaya berpenduduk terbanyak di Jawa Timur," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (30/5).
"Sangatlah disayangkan jika bantuan dua mobil laboratorium dari BNPB untuk Kota Surabaya dipindahkan tanpa mempertimbangkan skala prioritas dan aspek strategis di dalam pencegahan COVID-19 di Kota Pahlawan tersebut," sambungnya.
PDIP Kritik 2 Mobil BNPB di Surabaya Dipindah: Jangan Hadirkan Rivalitas Politik (504849)
Warga mengikuti test swab COVID-19 menggunakan mobil tes polymerase chain reaction (PCR) atau Mobile Combat COVID-19 di RSUD Sidoarjo, Jawa Timur, Kamis (28/5). Foto: ANTARA FOTO/Umarul Faruq
Hasto pun meminta agar Khofifah dan Ketua Gugus Kuratif Penanganan COVID-19 Jatim Joni Wahyuhadi lebih bijak dalam mengambil keputusan dengan memperhatikan skala prioritas penanganan virus corona. Selain itu, ia juga berharap agar pemimpin menghindari ego sektoral dan bergotong royong dalam menghadapi pandemi.
ADVERTISEMENT
"PDIP berharap agar Gubernur dan Gugus Tugas COVID-19 Jawa Timur dapat lebih bijak dan mampu melihat skala prioritas atas setiap kebijakannya dengan memerhatikan kepentingan rakyat, tanpa perlu menghadirkan rivalitas politik yang tidak perlu, dan harus menghindari ego kepemimpinan," kata dia.
"Seluruh kepala daerah yang berasal dari PDIP wajib kedepankan kepentingan rakyat, tanpa membeda-bedakan pilihan politik warganya, dan juga tidak boleh ada diskriminasi atas SARA. Semua harus kedepankan kerja gotong royong untuk kemanusiaan. Kini saatnya terus kembangkan semangat kerja sama," lanjut Hasto.
Hasto menuturkan dalam penanganan corona, seluruh kader PDIP yang menjabat kepala daerah, struktur partai, hingga pimpinan DPRD wajib membantu rakyat. Seperti, masalah kebijakan relokasi anggaran hingga menyalurkan sejumlah alat kesehatan.
ADVERTISEMENT
"Melalui kebijakan relokasi anggaran, bantuan jamu dan obat-obatan, alat pelindung diri, disinfektan, dan juga mendorong gerakan penanaman tanaman yang bisa dimakan. Dalam situasi yang tidak mudah seperti ini, musyawarah, gotong royong, kemanusiaan, serta keberpihakan bagi rakyat harus dikedepankan," pungkas Hasto.
(Simak panduan lengkap corona di Pusat Informasi Corona)
*****
Yuk! bantu donasi atasi dampak corona.