PDIP Nilai Hak Menyatakan Pendapat DPR Lebih Efisien dari Hak Angket Sikap Polemik Ijazah Gibran
PerbesarPDI Perjuangan (PDIP) menilai penggunaan hak menyatakan pendapat lebih rasional dan efektif untuk menindaklanjuti persoalan terkait dugaan pelanggaran konstitusi. Mekanisme tersebut dinilai lebih efisien dari segi waktu dibandingkan opsi hak angket.
“Saya kira hak menyatakan pendapat itu yang paling rasional, dan efisien, efektif dari segi waktu,” kata Ketua DPP PDIP Bidang Organisasi dan Keanggotaan sekaligus Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11).
Andreas mengatakan, komunikasi di antara anggota DPR selama ini terus berjalan terkait kemungkinan penggunaan hak-hak konstitusional DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Namun, ia belum memastikan apakah akan ada langkah konkret yang disampaikan dalam rapat paripurna.
“Ya, komunikasi lah antara anggota selama ini berjalan. Cuma apakah akan ada yang menyampaikan, ya itu biasa kalau di dalam paripurna seperti ini. Kita lihat lah nanti,” ujarnya.
Ia menjelaskan, PDIP memandang persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti DPR. Terlebih, menurut dia, sudah terdapat dua putusan dari Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang perlu menjadi perhatian.
“Ya itu memang harus seperti itu, artinya kan sudah ada dua keputusan MK dan MA. Oleh karena itu, ya saya melihat ini harus ditindaklanjuti di DPR,” ucap Andreas.
Meski demikian, Andreas menyebut mekanisme tindak lanjutnya harus mengacu pada aturan yang berlaku. Ia menyinggung Pasal 7 UUD 1945 sebagai salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan dalam menentukan proses tersebut.
“Nah soal prosesnya, bagaimana mekanismenya, itu ada di dalam aturan di Pasal 7 Undang-Undang Dasar. Nah sehingga mekanisme ini yang harus kita perhatikan betul,” tuturnya.
Saat ditanya apakah hak menyatakan pendapat akan langsung diambil dalam rapat paripurna hari ini, Andreas belum dapat memastikan. Ia mengatakan prosesnya masih membutuhkan waktu dan belum sampai pada tahap pengambilan keputusan.
“Ah belum, saya kira nanti dulu, kan prosesnya masih panjang,” pungkasnya.