PDIP Pertanyakan Keputusan Jokowi Copot Yasonna: Ada Udang di Balik Batu?

Politisi PDIP Rokhmin Dahuri dalam diskusi “Evaluasi Publik dan Isu-isu Nasional Dalam 100 Hari Jokowi-Amin” di Senayan, Jakarta, Minggu (16/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ketua DPP PDIP Rokhmin Dahuri, mempertanyakan keputusan Presiden Jokowi melakukan reshuffle sejumlah pos kementerian/lembaga pada hari ini, Senin (19/8).

Salah satu yang terdampak reshuffle itu adalah Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) sekaligus politikus PDIP Yasonna Laoly. Ia digantikan oleh politikus Gerindra Supratman Andi Agtas.

Rokhmin menduga keputusan tersebut justru mengundang pertanyaan publik, apakah ada udang di balik batu.

Meskipun, keputusan itu disebutnya merupakan hak prerogatif presiden.

"Tetapi, di seluruh dunia dan fakta sejarah membuktikan bahwa yang namanya pergantian presiden tinggal 43 hari, biasanya kita sebut dengan lame duck government, artinya tidak boleh mengambil kebijakan strategis," katanya kepada wartawan di DPP PDIP, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Yasonna Laoly di Kantor Kemenkumham, Jakarta Selatan, Senin (19/8/2024). Foto: Jonathan Devin/kumparan

"Dari situ saja saya kira publik pasti mempertanyakan, apa udang di balik batu yang ada di benak Presiden Jokowi?" ucap dia.

Rokhmin menilai, mestinya reshuffle yang dilakukan terhadap pos kementerian adalah yang berbasis kepada kinerja alih-alih kepentingan pribadi.

"Yang kedua adalah, reshuffle yang mau membangun negara ini adalah reshuffle yang berbasis kinerja. Kita tahu kalau kinerja Kementerian Hukum dan HAM yang dipimpin Yasonna Hamonangan Laoly itu one of the best," tutur dia.

Menurutnya, jika reshuffle itu diputuskan berdasarkan kepentingan pribadi justru akan membebani pemerintahan berikutnya.

"Dari situ menimbulkan pertanyaan buat kita, jadi sekali lagi kalau segala macam untuk kepentingan pribadi, keluarga itu tidak baik untuk bangsa dan implikasinya akan sangat membebani presiden terpilih berikutnya," imbuhnya.

"Kalau keputusan itu hanya untuk keluarga dan nepotisme dan politis itu amat berbahaya bagi Indonesia," pungkas dia.

Presiden Jokowi melakukan reshuffle di pengujung masa jabatannya. Total, ada 7 pos kementerian/lembaga yang dilantik oleh Jokowi. Salah satunya adalah Menkumham.

Kursi Menkumham yang sebelumnya diisi Yasonna kini digantikan oleh politikus Gerindra Supratman Andi Agtas.