PDIP: Selamat Bekerja Prabowo, Tantangan Ekonomi-Internasional Tidak Mudah

Ketua DPP PDIP Said Abdullah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/7/2024). Foto: Haya Syahira/kumparan

Ketua DPP PDIP, Said Abdullah, mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang akan dilantik dan memulai masa pemerintahannya.

"Selamat bekerja Presiden Prabowo," kata Said dalam keterangannya, Sabtu (19/10).

Said mengingatkan, ada banyak tantangannya ke depan yang mesti dihadapi Prabowo selama memimpin Indonesia. Salah satunya, masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Menurutnya, selama 10 tahun terakhir, angka kemiskinan hanya turun sebesar 1,93 persen dan tingkat kesenjangan sosial hanya turun 0,035 persen.

"Presiden Prabowo perlu fokus menurunkan tingkat kemiskinan dan kesenjangan sosial lebih progresif dengan orkestrasi kebijakan yang komprehensif, mulai dari pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, sanitasi, perumahan, hingga lapangan kerja," ucap Said.

Prabowo rapat ke DPR jelang pelantikan, disambut meriah dan standing applause, Rabu (25/9/2024). Foto: Dok. Istimewa

Selain itu, Ketua Banggar DPR 2019-2024 ini menilai, Prabowo mesti lebih memperhatikan sektor pendidikan. Dengan anggaran sebesar 20 persen dari belanja negara, mayoritas angkatan kerja hanya bisa duduk hingga bangku SMP.

"Akibatnya kita tidak bisa mengoptimalkan bonus demografi untuk mendorong lompatan perekonomian nasional dari negara berpendapatan menengah bawah menjadi negara berpendapatan menengah atas, apalagi menjadi high income country," ucap Said.

Kemudian, Said melanjutkan, selama 10 tahun terakhir ini Indonesia masih ketergantungan impor pangan dan energi. Padahal, komoditi ini merupakan aspek pokok dalam ketahanan dan kemandirian sebuah bangsa.

Ia memaparkan, pada 2014 hingga 2023 terjadi defisit perdagangan internasional di sektor pertanian. Di mana, nilai ekspor di sektor pertanian hanya 61,4 miliar USD, sementara impor mencapai 98,46 USD, atau defisit 37 miliar USD.

Dengan kurs Rp 15.400, nilai impor hasil tani Indonesia mencapai Rp 569 triliun. Sementara, untuk impor migas mencapai 278,5 miliar USD atau setara Rp 4.288,9 triliun.

"Menghadapi persoalan ini tidak mudah, melibatkan berbagai kepentingan ekonomi politik nasional dan internasional. Dan hal inilah yang akan menjadi tantangan Presiden Prabowo ke depan," pungkas Said.