PDIP Sindir IKN Belum Siap: Kalau Terlalu Dipaksakan Begitu Hasilnya

Menteri BUMN Erick Thohir mengecek progres pembangunan Lapangan Upacara dan Istana Negara di IKN, Sabtu (29/6/2024). Foto: Kementerian BUMN

Presiden Jokowi batal mengantor di IKN bulan ini seperti rencana semula dan memilih tak buru-buru meneken Keppres pemindahan ibu kota. Penyebabnya, infrastruktur di IKN belum siap. Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat pun melemparkan sindiran.

"Kalau terlalu dipaksakan, ya, begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap gitu, ya," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (9/7).

Djarot juga mengatakan sebaiknya tak perlu juga dipaksakan agar upacara HUT ke-79 RI diadakan di IKN jika fasilitas belum memadai.

"Sangat tidak mudah, termasuk progresnya, termasuk juga untuk upacara 17 Agustus, ya," ucap anggota Komisi IV DPR itu.

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) sekaligus Steering Committee (SC) Rakernas V PDIP Djarot Saiful Hidayat (tengah) menyampaikan keterangan terkait pelaksanaan Rakernas IV PDIP di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Kamis (16/5/2024). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Menurutnya, ketidaksiapan IKN dalam menyambut HUT ke-79 RI merupakan konsekuensi dari kebijakan yang dilakukan tidak dengan matang.

"Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, tergesa-gesa. Terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi, ya saran saya sih benar jangan dipaksakan, makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh, kan sebelumnya kan menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, ternyata belum juga," tutur dia.

Djarot juga mempertanyakan mengapa Presiden Jokowi yang tak mau terburu-buru menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) soal IKN. Padahal, undang-undang IKN dan DKJ sudah disahkan.

"Sebelumnya kan sudah memaksakan menyampaikan sangat siap ya baru sekarang. Tapi menurut saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindahkan ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan," tambah dia.

Karena itu pula, Djarot tidak yakin pembangunan IKN akan berlanjut di era Prabowo-Gibran. Sebab, keduanya punya program utama makan bergizi gratis yang juga butuh anggaran besar.

"Ya kalau saya sendiri memprediksi, sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintah sebelum dan sesudahnya agak berat ya, belum lagi sudah disedot anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya Rp 70 triliun ya, jadi jangan berharap," ucap Djarot.