PDIP soal Gugatan Ganjar-Mahfud Ditolak: MK Gagal Jadi Benteng Konstitusi

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Sampaikan Sikap DPP terkait putusan MK, Senin (22/4/2024) Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

PDIP menyampaikan pernyataan sikap terkait ditolaknya gugatan Pilpres 2024 yang dilayangkan paslon 03 Ganjar-Mahfud. PDIP menilai, MK telah gagal menjalankan fungsinya sebagai benteng konstitusi.

"MK gagal di dalam menjalankan fungsinya sebagai benteng Konstitusi dan benteng demokrasi," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kepada wartawan, Senin (22/4).

"Namun mengingat sifat keputusannya yang bersifat final dan mengingat, maka PDI Perjuangan menghormati keputusan MK, dan akan terus berjuang di dalam menjaga Konstitusi, dan memperjuangkan demokrasi melalui pelaksanaan Pemilu yang demokratis, jujur dan adil, serta berjuang untuk menggunakan setiap ruang hukum termasuk melalui PTUN," tambah dia.

Paslon nomor urut 03 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendengarkan hakim MK membacakan putusan perselisihan hasil Pemilu (PHPU) atau Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin (22/4/2024). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

PDIP menilai, putusan MK telah melupakan kaidah etika dan moral. Sebab, berbagai kecurangan di Pemilu dan Pilpres 2024 terbukti sebagaimana diungkap tiga hakim yakni Saldi Isra, Enny Nurbaningsih dan Arief Hidayat.

PDIP mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen bangsa yang telah berjuang untuk menjaga Konstitusi dan demokrasi yang berkedaulatan rakyat.

Tak hanya itu, ucapan terima kasih secara khusus juga disampaikan PDIP kepada para guru besar, para cendekiawan, seniman dan budayawan, dan kelompok masyarakat sipil lainnya yang telah berjuang di dalam melawan berbagai bentuk abuse of power yang dilakukan Presiden Jokowi.

"PDI Perjuangan juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendukung Ganjar-Mahfud, baik partai politik maupun para relawan yang telah berjuang mati-matian melawan berbagai bentuk kecurangan Pemilu," kata Hasto.

"Percayalah bahwa keputusan hakim MK yang menolak seluruh dalil gugatan akan dicatat dalam sejarah, dan keputusan tersebut harus dipertanggungjawabkan terhadap masa depan. Sebab kebenaran dalam politik akan diuji oleh waktu. Satyam Eva Jayathe," tutup dia.