PDIP soal Pemerintah Dukung Proporsional Terbuka di MK: Bagian Iklim Demokrasi
·waktu baca 2 menit
PerbesarSekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, menanggapi sikap pemerintahan Presiden Jokowi yang condong mendukung proporsional terbuka di Pemilu 2024 saat sidang uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Namun Hasto mengatakan, perbedaan pandangan merupakan hal wajar dalam demokrasi.
"Perbedaan dalam cara pandang harus dilihat sebagai bagian dari iklim demokrasi. Pemerintah mungkin melihat demokrasi presidensial memerlukan syarat dukungan 50% plus 1 di parlemen. Sehingga kami bisa memahami sikap pemerintah,” kata Hasto usai acara Ngobrol Sareng (Ngobras) anak muda di kantor DPC PDIP Kota Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1).
Hasto mengatakan, bagi PDIP, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap akan mengambil keputusan atas judicial review bukan berdasarkan opini pendapat banyak orang. Keputusan MK tersebut akan berdasarkan sifat kenegarawanan dari hakim MK.
“Jadi kami hormati seluruh pendapat dari partai, pemerintah. Dan PDI Perjuangan bukan pihak yang melakukan judicial review karena kami tidak punya legal standing. Tapi sikap politik kebenaran,” ujar Hasto.
Namun, ia menambahkan dengan sistem proporsional tertutup, PDIP telah melahirkan sejumlah pemimpin yang berasal dari rakyat. Misalnya saja Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul; hingga Sekretaris Kabinet, Pramono Anung.
"Kami sampaikan, bahwa dengan proporsional tertutup, terbukti PDI Perjuangan mampu melahirkan banyak pemimpin yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Bambang Pacul, Pramono Anung, Ario Bimo, Alm Tjahjo Kumolo, Arif Wibowo, Budiman Sudjatmijo, Ganjar Pranowo, dan lain-lain. Semua lahir dari proporsional tertutup,” tambah Hasto.
PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang berharap sistem pemilihan bisa menjadi proporsional tertutup. Sementara itu, 8 fraksi Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PAN, PKS, Demokrat, dan PPP menginginkan proporsional terbuka tetap berlaku pada Pemilu 2024.
Dosen Universitas Pertahanan (Unhan) itu menegaskan PDIP akan konsisten dengan sikap awal berharap berlakunya proporsional tertutup. Sebab, kata dia, proporsional tertutup membuat iklim politik di Indonesia tidak dikuasai kapital untuk menuai popularitas.
"Dalam proporsional terbuka yang sering terjadi melekat unsur nepotisme dan melekat unsur mobilisasi kekayaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih," lanjut Hasto.
Ia menambahkan, bagi PDIP sistem proporsional tertutup disertai dengan kesadaran meningkatkan kualitas dan kapasitas kepemimpinan dari seluruh anggota Dewan. Sehingga mampu menjalankan fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan representasi serta desain bagi masa depan, betul-betul dipersiapkan dengan baik melalui kaderisasi partai.
“Jadi bukan sekadar popularitas atau mobilisasi kekuasaan kapital. Di dalam proporsional terbuka yang sering terjadi adalah melekat unsur nepotisme, melekat unsur mobilisasi kekayaan untuk mendapatkan pencitraan bagi dukungan bagi pemilih,” pungkasnya.