PDIP Tolak Digeledah KPK: Tak Ada Surat

Konferensi pers Sekjen PDIP Hasto Kristoyanto soal tema dan pokok pembahasan Rakernas 10-12 Januari. Foto: Paulina Herasmaranindar/kumparan

KPK telah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Komisioner KPU RI, Wahyu Setiawan. Wahyu diduga menerima suap terkait pergantian antar waktu (PAW) caleg PDIP Sumatera Selatan 1 Harun Masiku sebesar Rp 400 juta.

Menurut informasi yang dihimpun, KPK disebut sempat ingin menggeledah kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat. Namun ditolak oleh petugas keamanan.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat menjelaskan perihal tersebut. Penggeledahan ditolak lantaran petugas tak membawa surat resmi.

"Oh saya belum tahu kalau itu (ruangan Sekjen Hasto Kristiyanto digeledah). Tapi mereka informasinya tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang kuat," kata Djarot di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (9/1).

"Enggak (dihalangi). Informasi yang saya terima bahwa yang bersangkutan tidak ada bukti-bukti yang kuat. Surat terus dan sebagainya," sambung dia.

Djarot Saiful Hidayat. Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Namun, ia mengatakan PDIP tidak akan melakukan intervensi hukum terhadap kasus tersebut. Djarot mengatakan, pihaknya bersedia dimintai keterangan asalkan petugas memiliki surat yang jelas.

"Kita tidak menolak, kita menghormati semua proses hukum. Partai tidak akan mengintervensi. Jadi silakan saja, asalkan betul-betul resmi," tutup dia.

Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan partainya mendukung penegakan hukum untuk memberantas korupsi di Indonesia.

"Kita PDIP mendukung penuh aspek penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Dan kita tidak akan mengintervensi siapa pun yang bersalah harus di hukum, sebagai suatu pembelajaran kita," tutupnya.

Pantauan kumparan di kantor DPP PDIP tak terlihat adanya petugas KPK yang melakukan penggeledahan. Namun, sejumlah petugas keamanan terlihat berjaga dan awak media tak diperkenankan masuk ke dalam gedung.