PDIP Tolak Usul Kepala Daerah Dipilih DPRD: Kedaulatan Rakyat Jangan Dirampas!

Remaja Suku Badui bersiap memasukkan kertas suara usai mencoblos di TPS 02 Desa Kanekes, Lebak, Banten, Rabu (27/11/2024). Foto: Muhammad Bagus Khoirunas/ANTARA FOTO

PDIP merespons usulan agar kepala daerah kembali dipilih melalui DPRD. Usulan ini mencuat dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto.

Prabowo berpandangan, Pilkada Serentak 2024 menjadi bukti sistem Pilkada harus dievaluasi. Selain karena partisipasi rendah, biaya politik juga tinggi.

Anggota Komisi II DPR dari PDIP, Deddy Sitorus, menegaskan pihaknya tidak sepakat pemilihan kepala daerah dikembalikan melalui DPRD seperti era Orde Baru.

"Sejauh ini kita berpandangan bahwa kedaulatan rakyat dalam memilih calon pemimpin tidak boleh dirampas hanya karena ketidakpuasan terhadap hasil Pilkada atau banyaknya uang yang harus dihabiskan kandidat untuk memenangkan kontestasi," kata Deddy kepada wartawan, Senin (16/12).

Anggota DPR RI dari fraksi PDI-P Deddy Yevri Hanteru Sirotus di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan, Jumat (1/7/2022). Foto: Haya Syahira/kumparan

Deddy menjelaskan, memang sistem Pilkada perlu dievaluasi. Akan tetapi, bukan dengan cari merampas kedaulatan rakyat untuk memilih calon pemimpin.

"Tantangan terbesar untuk menekan biaya Pilkada itu juga menjadi tanggung jawab partai politik, kandidat, penyelenggara dan pengawas Pemilu," ucap Deddy.

Ketua DPP PDIP ini menambahkan, ke depan, diharapkan tidak ada lagi cawe-cawe pemimpin negara hingga pengerahan instrumen negara baik dalam Pilkada maupun Pemilu.

"Tantangan lain adalah bagaimana menghasilkan Pemilu yang jurdil, menjaga etika dan moral politik serta menghilangkan budaya cawe-cawe instrumen kekuasaan dalam kontestasi Pemilu," kata Deddy.

Warga menggunakan hak suaranya pada Pemilu 2024 di TPS 60, Lebak bulus, Jakarta, Rabu (14/2/2024). Foto: Aditia Noviansyah/kumparan

Sebelumnya Prabowo memberikan usulan ini dalam pidatonya di acara puncak HUT ke-60 Partai Golkar, Kamis (12/12). Alasannya karena Prabowo menilai Pilkada ini terlalu membuang-buang anggaran sehingga tidak efisien.

"Saya lihat negara-negara tetangga kita efisien, Malaysia, Singapura, India, sekali milih anggota DPR/DPRD, sekali milih ya sudah DPRD itu milih gubernur, milih bupati," kata Prabowo.