PDIP Yakin Tito Transparan Tunjuk Pj Kepala Daerah: Terbukti di Pilkada 2020

Pelantikan kepala daerah di Istana Negara. Foto: Yudhistira Amran/kumparan

PDIP ikut memberikan tanggapan soal 271 daerah yang akan dipegang oleh penjabat (Pj) dampak Pilkada Serentak pada November 2024. Ketentuan itu diatur dalam UU Pilkada Pasal 201 ayat 9.

Berdasarkan catatan kumparan, 271 daerah itu terdiri dari 101 daerah hasil Pilkada 2017 yang habis pada 2022, salah satunya DKI Jakarta.

Kemudian 171 daerah hasil Pilkada 2018 yang habis 2023, di antaranya yakni Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Nantinya, 271 daerah akan dijabat oleh Pj sampai ada kepala daerah definitif hasil Pilkada Serentak 2024. Pj ditunjuk langsung oleh Mendagri Tito Karnavian.

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, percaya Tito Karnavian akan objektif dalam menentukan Pj. Menurutnya, hal ini sudah dibuktikan saat Tito memilih Pj saat Pilkada Serentak 2020.

“Kami percaya kepada Pak Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri, bahwa beliau mengedepankan transparansi itu (penunjukan Pj),” kata Hasto kepada wartawan di Sekolah Partai PDIP, Jakarta, Jumat (7/1).

“Ketika Pilkada Serentak dilaksanakan 2020, itu juga membuktikan bagaimana mereka yang menjadi penjabat sementara, memastikan Pemilukada dijalankan secara demokratis. Ini rekam jejak yang positif terhadap kepemimpinan Bapak Mendagri,” tambah dia.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Foto: Dok. Kemendagri

Hasto menjelaskan, proses penunjukan Pj harus melewati berbagai tahapan. Misalnya, Pj untuk menggantikan bupati/wali kota harus melalui usulan gubernur serta lolos uji kelayakan dan kepatutan.

“Untuk menentukan siapa Pj di tingkat Kabupaten/Kota ini, kan, melalui usulan dari Gubernur, sehingga ada mekanisme berdasarkan Undang-Undang. Ada fit and proper, mengingat Pj mengemban tugas sebagai penjabat kepala daerah dengan kewenangan yang sama dengan kepala daerah,” jelas Hasto.

Begitu juga untuk menggantikan gubernur di tingkat provinsi. Pj dipilih melalui tim khusus yang langsung dipimpin Presiden Jokowi.

“Terkait dengan Pj untuk provinsi, tentu saja itu melalui tim penilai akhir yang juga dipimpin oleh Presiden, sehingga dengan melihat tantangan pasca pandemi yang sangat berat dengan varian Delta dan sekarang kita masuk varian baru Omicron,” ucap dia.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: Dok. PDIP

Melihat pentingnya posisi Pj, Hasto berharap agar penunjukan dapat dilakukan maksimal sehingga bisa memimpin daerah dengan baik. Terlebih, masih banyak permasalahan di daerah seperti bencana COVID-19 dan persiapan Pemilu Serentak 2024.

“Tentu saja Pak Presiden juga akan mencari sosok-sosok yang kebijakannya nanti senapas dengan pemerintah pusat di dalam skala prioritas mengatasi pandemi berbagai varian itu,” kata Hasto.

“Kita harapkan aspek-aspek kepemimpinan yang membangun masyarakat di wilayah yang dipimpinnya untuk membawa kemajuan. Itulah yang diharapkan dari kriteria utama dari Pj untuk membangun kondusifitas untuk Pemilukada,” tutup dia.