PeduliLindungi Dituding Langgar HAM, Ini Kata Mahfud MD

Menko Polhukam Mahfud MD Hadiri Acara Komnas HAM Secara Daring. Foto: Humas Kemenko Polhukam

Pada sebuah video tanggapan atas tuduhan Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat terkait potensi pelanggran HAM aplikasi PeduliLindungi, Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan kekhawatiran tersebut mungkin disebabkan karena pemantauan masyarakat yang terkena Covid-19.

Ia juga mengatakan bahwa laporan tersebut tidak apa-apa, dan 'bagian dari informasi'. Namun, ia menegaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi digunakan pemerintah guna melindungi masyrakat Indonesia dari penyebaran wabah COVID-19.

Wisatawan memindai QR Code dengan aplikasi PeduliLindungi sebelum memasuki kawasan wisata Pantai Kuta, Badung, Bali, Minggu (26/9/2021). Foto: Fikri Yusuf/Antara Foto

Bahwa PeduliLindungi dicurigai akan pelanggaran HAM, Mahfud MD mengatakan bahwa hal itu mungkin dikarenakan kewajiban masyarakat untuk menggunakannya setiap kali ke area publik, dan fungsi pemantauan yang diterapkan bagi orang-orang positif Covid.

"Pertama, pemerintah Indonesia membuat aplikasi PeduliLindungi itu adalah justru untuk menangani Covid dengan sebaik-baiknya," ujar Mahfud MD.

"Mungkin lalu dianggap melanggar HAM karena misalnya orang yang terpantau Covid melalui PeduliLindungi lalu diketahui bahwa ia kena, lalu dilarang menuju satu tempat, tidak akan berdekatan dengan orang lainnya. Lalu [ini semua] danggap pelanggaran HAM," sambung dia.

Petugas medis melakukan tes usap COVID-19 secara lantatur atau layanan tanpa turun di Genomik Solidaritas Indonesia Laboratorium, Cilandak, Jakarta, Senin (4/1/2021). Foto: Wahyu Putro A/ANTARA FOTO

Ia turut menjelaskan bahwa laporan tersebut tidak berarti bahwa Indonesia sudah terbukti bersalah, dan merupakan sesuatu yang lumrah.

"Itu laporan biasa saja, gitu. Nah orang yang tidak tahu dianggap ini serius banget," pungkas dia.