Pemerintah Diminta Tegas soal Klaim China di Natuna: Ganggu Kedaulatan Bangsa

4 Desember 2021 12:07
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Pemerintah Diminta Tegas soal Klaim China di Natuna: Ganggu Kedaulatan Bangsa (52295)
zoom-in-whitePerbesar
Peta Laut Natuna di Indonesia. Foto: REUTERS/Beawiharta/File Photo
Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto meminta pemerintah bersikap tegas menanggapi permintaan China agar Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di Laut Natuna Utara.
ADVERTISEMENT
Ia mengatakan demi mempertahankan kedaulatan bangsa pemerintah jangan lembek menghadapi intervensi negara lain di wilayah kedaulatan negara Indonesia.
"Pemerintah Indonesia tidak boleh diam, harus segera bersikap jelas dan tegas. Karena hal tersebut akan membuat wibawa negara tidak dipandang oleh negara lain. Juga, agar berbagai upaya penambangan migas di wilayah itu tidak terganggu," kata Mulyanto, Sabtu (4/12).
Mulyanto menuturkan China sudah beberapa kali melakukan manuver di laut Natuna seperti kapal-kapal China masuk ke wilayah Natuna dan kini mereka meminta Indonesia menghentikan aktivitas pengeboran migas di wilayah ini.
"Langkah mereka sudah sangat sistematis sekali. Tentu ini harus kita jawab dengan tegas. Karena sudah jelas-jelas mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional kita.
Dia menyebut krisis energi yang melanda China memicu turbulensi ekonomi dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemunduran pembangunan di negeri itu. Sehingga, kata dia, wajar kalau mereka haus sumber daya energi untuk menjalankan mesin industrialisasi mereka.
ADVERTISEMENT
"Namun, tentu saja kepentingan nasional mereka tersebut tidak boleh mengganggu kedaulatan dan kepentingan nasional kita di Laut Natuna," kata Mulyanto.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR ini menegaskan pemerintah China harus menghormati kedaulatan bangsa lain di kawasan Natuna. Jika tidak, ia menambahkan bisa mengganggu hubungan bilateral kedua negara dan memicu resources war (perang perebutan SDA) di kawasan.
“Indonesia sendiri untuk mendukung pembangunan nasionalnya punya target produksi minyak 1 juta barel per hari (BPH). Dan perairan Natuna memberikan kontribusi lifting yang lumayan, sekitar 2 persen," jelas Mulyanto.
"Karenanya kita tidak boleh diam, bila harta karun energi ini diganggu negara lain bisa-bisa target 1 juta BPH tinggal angan-angan belaka. Jadi sudah sepantasnya Pemerintah bersikap tegas terhadap klaim China tersebut. Apalagi ini sudah sampai mengganggu upaya penambangan migas kita di sana. Sebagai negara yang berdaulat, kita tidak boleh diam,” pungkasnya.
ADVERTISEMENT
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020