Pemerintah Harus Pastikan Stok Vaksin, Jangan Sampai Hambat Herd Immunity

Petugas menyuntikkan vaksin Moderna kepada tenaga kesehatan yang menjalani vaksinasi COVID-19 dosis ketiga di Rumah Sakit Bali Mandara, Denpasar, Bali, Rabu (4/8). Foto: Nyoman Hendra Wibowo/ANTARA FOTO

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah memastikan stok vaksin dalam negeri. Sehingga tetap aman dan memprioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah.

"Bagaimana pemerintah mewujudkan target 3-5 juta dosis suntikan per hari, jika stok vaksin kurang? Bahkan beberapa daerah sudah mengeluhkan kekosongan vaksin," kata Netty dalam keterangan yang diterima kumparan, Kamis (5/8).

"Jangan sampai kekosongan vaksin menjadi hambatan dalam percepatan herd immunity," lanjutnya.

Politikus PKS ini menyarankan agar pemerintah harus memiliki strategi dan upaya ekstra guna mencukupi kebutuhan vaksin corona. Termasuk dalam meningkatkan kerja sama dengan sejumlah pihak.

Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS, Netty Prasetyani. Foto: Dok. Istimewa

"Lakukan percepatan pengadaan vaksin, antara lain melalui skema vaksin hibah dari WHO atau negara sahabat lainnya. Optimalkan peran sebagai anggota Aliansi Global untuk Vaksin dan Imunisasi (GAVI) agar lebih banyak mendapatkan stok vaksin gratis," ujarnya.

Di sisi lain, Netty juga mendorong pemerintah meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam negeri dengan mengolah vaksin bentuk bulk atau bahan baku.

"Indonesia membutuhkan jumlah vaksin yang sangat besar. Pemerintah harus mendorong industri farmasi dalam negeri meningkatkan kapasitas produksi agar vaksin dalam bentuk bulk bisa segera diolah menjadi vaksin siap suntik,” tuturnya.

Sejauh ini, Netty mendapatkan info bahwa stok vaksin di sejumlah daerah dilaporkan mulai menipis, bahkan ada yang sudah habis. Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah memeriksa proses distribusi vaksin.

"Pastikan penyaluran vaksin merata dan berbasis pada risiko dan target prioritas atau public health [kesehatan masyarakat], bukan pada ekonomi maupun politik. Jangan disalahgunakan distribusi vaksin pada hal-hal selain kepentingan kesehatan masyarakat. Prioritaskan distribusi melalui pemerintah daerah,” tegasnya.

Dia juga mengatakan saat ini tingginya risiko dan angka kasus tidak hanya terjadi di Jawa-Bali. Oleh karena itu, daerah di luar Jawa-Bali juga harus mendapat perhatian yang proporsional dalam pendistribusian vaksin.

“Bisa kacau jika distribusi vaksin tidak menggunakan indikator kesehatan masyarakat. Saat ini daerah berisiko tinggi juga terjadi di luar Jawa-Bali. Memprihatinkan jika daerah-daerah tersebut kekurangan vaksin dan bahkan stoknya kosong," pungkasnya.

Sebelumnya, Bio Farma mengakui pasokan vaksin COVID-19 tidak mencukupi target percepatan vaksinasi dari pemerintah. Stok yang ada hanya mampu mencukupi target 1 juta suntikan per hari.