Pemerintah Ketok Palu Setujui Pemekaran Wilayah Papua Selatan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jendral (Purn) Tito Karnavian menjadi pembina dalam apel pertama di Kemendagri, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Foto: Helmi Afandi Aabdullah/kumparan

Pemerintah akhirnya menyepakati pemekaran wilayah di Papua menjadi Papua Selatan. Keputusan itu diambil meski masih dalam kondisi moratorium pemekaran wilayah.

Kendati demikian, Mendagri Tito Karnavian menyebut idealnya pemekaran di Papua dilakukan dalam beberapa wilayah, bukan hanya satu saja. Bahkan, ada juga yang menilai pemekaran di lima wilayah yang ada di Papua.

Hanya saja, masih mempertimbangkan anggaran yang dimiliki negara.

"Jadi di utara ada satu, tengah satu, bawah satu, itu kira kira idealnya. Idealnya lagi si lima, tapi anggarannya enggak cukup. Itu kemudian kita melakukan bertahap. Sudah ada satu suara itu di Papua Selatan," kata Tito di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/10).

Pemekaran wilayah pun berdasarkan aspirasi masyarakat karena mempertimbangkan beberapa hal. Pada intinya, aspirasi itu berasal dari kawasan selatan, tengah dan pegunungan tengah.

"Kita melihat aspirasi memang masyarakat di situ, dan juga untuk mempercepat pembangunan di sana, sekaligus menjaga situasi keamanan di situ, di antaranya yang didiskusikan aspirasi dari Papua Selatan, ada Papua Tengah, ada Papua Pegunungan Tengah," ujarnya.

Saat ini, hanya Papua Selatan yang bisa diakomodir pemerintah berdasarkan anggaran. Wilayah itu pun sudah bisa memenuhi syarat pemekaran yang dapat terbagi menjadi 5 wilayah kecil.

Mendagri Tito Karnavian meninjau Papua Foto: Kemendagri

"Dan Pak Gubernur juga menyetujui dalam pembicaraan kemarin, itu Papua Selatan. Itu meliputi Merauke, Asmat, Mappi, Boven Digoel. Kurang satu, dikembangkan di Kota Merauke," ujarnya.

Sebelumnya, aspirasi pemekaran wilayah Papua ini pertama kali diungkapkan Ketua DPRD Papua Abisai Rollo saat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

Dia meminta Jokowi menyetujui usulan pemekaran di 5 wilayah Papua.

Namun, Jokowi menegaskan tak bisa mengakomodir 5 wilayah. Hanya dua atau tiga wilayah saja.

"Terkait pemekaran, jangan banyak-banyak dulu. Tadi bapak menyampaikan tambahan lima. Saya iya, tapi mungkin tidak lima dulu. Mungkin kalau enggak dua, tiga," kata Jokowi