Pemerintah Pastikan THR Karyawan Dipotong Pajak

Ilustrasi THR (Foto: Thinkstock)

Pemerintah memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi karyawan tetap dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengatakan, mekanisme pengenaan pajak tersebut sama seperti pemotongan gaji karyawan setiap bulannya.

"Sesuai dengan mekanisme yang ada, PPh Pasal 21," ujar Ken di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (12/6).

[Baca Juga: Perusahaan Telat Bayar THR, Kemenaker Siapkan Posko Aduan]

Meski demikian, bagi karyawan yang memliki gaji di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka tidak akan dilakukan pemotongan. Perlu diketahui, nilai PTKP saat ini adalah Rp 54 juta per tahun atau Rp 4,5 juta per bulan untuk wajib pajak orang pribadi.

“Misalnya gaji Anda Rp 5 juta, batasan PTKP itu kan Rp 4,5 juta. Jadi yang dikenakan Rp 500 ribu. Jadi bukan semuanya, tapi selisihnya,” jelasnya.

[Baca Juga: PNS Tersangka Masih Dapat Gaji dan Tunjangan]

Selain itu, Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Askolani memastikan, para Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menerima THR juga dilakukan pemotongan PPh Pasal 21. Menurutnya, aturan tersebut diberlakukan bagi seluruh karyawan.

“Selama ini memang PNS dipotong pajak, dikenakan PPh pasal 21,” ujarnya.