Pemprov Bali Tunggu Petunjuk Teknis dari Kemendagri soal Efisiensi APBD

Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali I Wayan Budiasa di DPRD Bali, Selasa (18/2/2025). Foto: Denita BR Matondang/kumparan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali belum melakukan pemangkasan atau efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025 sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto. Pemprov Bali masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kebijakan efisiensi ini tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

"Intinya pemprov berkomitmen mendukung efisiensi itu, tinggal menunggu secara rinci edaran yang lebih teknis, tidak menyebut SE, apa pun nanti bentuknya, surat atau keputusan Kemendagri, yang lebih teknis dari Inpres. Inpres masih umum," kata Kepala Badan Pengelola Pendapatan Daerah (Bapenda) Bali I Wayan Budiasa kepada wartawan, Selasa (18/2).

Budiasa mengatakan, pihaknya sudah mulai mengkaji sejumlah program kerja di organisasi perangkat daerah (OPD) sehingga saat petunjuk teknis dari Kemendagri terbit, efisiensi langsung diterapkan.

Namun dia tak mau merinci program kerja terdampak efisiensi. Dia memastikan program pada sektor pendidikan, bantuan sosial, dan pengentasan kemiskinan tetap berjalan.

Saat ini, Pemprov Bali baru terbatas melakukan efisiensi 50 persen terhadap perjalanan dinas sesuai Inpres tersebut.

"Kita sudah kaji, begitu SE (surat edaran Kemendagri) turun, tinggal dilaksanakan. (Namun), enggak boleh kita (menilai efisiensi) membebani, wajib kita taat tapi kita cari yang benar-benar tidak mengurangi pelayanan publik, penanganan pengurangan kemiskinan," sambungnya.

Presiden Prabowo Subianto melakukan efisiensi besar-besaran termasuk pemangkasan anggaran negara untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).

Kantor Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Jl.RP. Soeroso, Menteng, Jakarta. Foto: Muhammad Heriyanto/Antara

Total penghematan yang dilakukan mencapai Rp 750 triliun (USD 44 miliar). Sisa dana yang mencapai sekitar USD 20 miliar akan dikelola oleh BPI Danantara untuk diinvestasikan.

"Penghematan yang kita lakukan putaran pertama oleh Kementerian Keuangan disisir dihemat Rp 300 triliun, penghematan putaran kedua Rp 308 triliun, dividen dari BUMN Rp 300 triliun, Rp 100 (triliun) dikembalikan, jadi totalnya kita punya Rp 750 triliun,” kata Prabowo dalam HUT Gerindra di Sentul, Sabtu (15/2).