Pemprov DKI soal Rp 205 M Untuk Lem Aibon dan Pulpen: Ada Salah Sistem
PerbesarAnggaran lem aibon Rp 82 miliar dan pulpen Rp 123 miliar dalam RAPBD 2020 menghebohkan masyarakat. Anggaran itu masuk dalam pengadaan barang dan jasa untuk pembelian alat tulis kantor di seluruh sekolah suku dinas pendidikan wilayah Jakarta Barat 1.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Sri Mahendra menjelaskan, anggaran tersebut belum pada tahap final, masih dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS). Mahendra mengatakan, untuk selanjutnya rincian anggaran tersebut hanya berupa pagu atau rancangan.
"Itu bahwa ada komponen-komponen yang diisi untuk pagu itu. Cuma itu belum sampai, nanti akan diperbaiki, akan diperbaiki terus sampai sekarang," kata Mahendra dalam konferensi pers di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (30/10).
"Itu belum sampai ke arah sana (lem dan pulpen). Baru sampai kegiatan," lanjutnya.
Mahendra menjelaskan alasan ada angka Rp 82 miliar untuk lem aibon dan Rp 125 untuk pulpen, hanya sebagai prasyarat untuk penyusunan e-budgeting.
"Sebagai prasyarat untuk sistem e-budgeting yang menghendaki itu disusun," jelas Mahendra.
Mahendra juga mengakui, anggaran untuk lem aibon Rp 82 miliar dan pulpen senilai Rp 125 miliar memang tidak wajar. Hal itu nantinya akan diperbaiki. Seharusnya, kata Mahendra, rincian pagu anggaran yang belum diketok ini jangan dulu diupload ke website yang bisa diakses oleh publik.
Mahendra juga mengakui ada sistem yang salah dalam sistem penyusunan RAPBD yang kemudian di-upload. Menurutnya, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya.
"Mungkin barangkali ada salah sistemnya. Saya enggak ngerti sistem tapi kita belum pernah (seperti ini)," ujar Mahendra.