Pendukung Yoon Suk-yeol Serbu Pengadilan Korsel, Protes Perpanjangan Penahanan

Sejumlah pengunjuk rasa yang tergabung dalam pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Soek-yoel melakukan aksi di depan Gedung Pemerintahan, Seoul, Korea Selatan, Rabu (15/1/2025). Foto: Jung Yeon-je/AFP

Ratusan pendukung Yoon Suk-yeol menyerbu Pengadilan Distrik Barat Seoul pada Minggu dini hari (19/1). Yoon merupakan Presiden Korsel yang ditangkap buntut deklarasi darurat militer pada 3 Desember lalu.

Aksi pendukungnya itu dilakukan usai hakim memperpanjang masa penahanannya.

Para pendemo memecahkan kaca, merusak peralatan kantor, hingga bentrok dengan polisi.

Penjabat Presiden Choi Sang-mok menyebut serangan itu sebagai tindakan “tak terbayangkan dalam masyarakat demokratis”.

Bentrok dan Penangkapan Massal

Sebuah kursi plastik yang rusak (L) terlihat di tanah di antara ubin dinding yang hancur dan kipas angin pendingin udara usai Pengadilan Distrik Barat Seoul diserbu para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Minggu (19/1/2025). Foto: Anthony Wallace/AFP

Kerusuhan pecah sekitar pukul 03.00 waktu setempat, tak lama setelah pengadilan mengumumkan keputusan untuk memperpanjang penahanan Yoon hingga 20 hari ke depan.

Polisi antihuru-hara kewalahan menghadapi massa yang menerobos masuk. Mereka menggunakan alat pemadam kebakaran untuk menyerang polisi sebelum akhirnya membanjiri ruang pengadilan.

Kepolisian Seoul menyatakan 46 orang ditangkap, sementara 40 lainnya mengalami luka ringan. Sembilan petugas polisi turut menjadi korban dalam insiden ini.

Sebuah jendela yang pecah terlihat di samping ubin dinding yang rusak usai Pengadilan Distrik Barat Seoul diserbu para pendukung Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol di Seoul, Minggu (19/1/2025). Foto: Anthony Wallace/AFP

Beberapa demonstran bahkan menyiarkan aksi mereka secara langsung di YouTube, termasuk momen saat mereka meneriakkan nama Yoon dan menghancurkan furnitur pengadilan. Beberapa streamer tertangkap saat masih melakukan siaran langsung.

“Pemerintah menyatakan penyesalan yang mendalam atas kekerasan ilegal ini,” kata Choi dalam pernyataan resmi, seperti dikutip dari Reuters.

Ia juga menegaskan bahwa langkah-langkah keamanan di sekitar gedung-gedung pemerintahan akan diperketat.

Perpanjangan Penahanan

Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol tiba di Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO), di Gwacheon, Korea Selatan, 15 Januari 2025. Foto: KOREA POOL/Pool via REUTERS

Yoon Suk-yeol, mantan jaksa yang kini berstatus presiden yang dimakzulkan, ditangkap pada Jumat (17/1) lalu. Ia resmi menjadi presiden Korsel pertama yang ditahan saat masih menjabat.

Jaksa menuduhnya melakukan pemberontakan setelah ia memberlakukan darurat militer—keputusan yang hanya bertahan beberapa jam sebelum dibatalkan oleh parlemen.

Keputusan untuk memperpanjang penahanannya diambil setelah Yoon menolak menjalani interogasi, memicu kekhawatiran bahwa ia dapat menghancurkan barang bukti.

Berdasarkan hukum Korsel, ia kini harus menjalani pemeriksaan fisik, difoto, dan mengenakan seragam tahanan. Ia ditempatkan di sel isolasi di Pusat Penahanan Seoul.

Dalam pernyataan melalui pengacaranya, Yoon mengaku “terkejut dan menyesalkan” insiden kekerasan di pengadilan, namun tetap menyerukan pendukungnya untuk menyampaikan aspirasi secara damai.

“Presiden mengatakan ia tidak akan menyerah dan akan memperbaiki kesalahan, meskipun butuh waktu,” ujar pengacaranya.

Namun, pihak berwenang tetap melarang siapa pun, kecuali pengacaranya, untuk mengunjunginya. Kantor Investigasi Korupsi untuk Pejabat Tinggi (CIO) telah memanggilnya untuk pemeriksaan lebih lanjut pada Minggu sore, tetapi Yoon kembali menolak hadir.

Krisis Politik Korsel

Pengunjuk rasa yang tergabung dalam pro Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat saat aksi di Seoul, Korea Selatan, Sabtu (4/1/2025). Foto: Philip Fong/AFP

Di luar jalur hukum, nasib politik Yoon kini berada di tangan Mahkamah Konstitusi. Lembaga ini tengah mempertimbangkan apakah akan mencopotnya secara permanen dari jabatannya atau mengembalikan kekuasaannya.

Pada Minggu sore, sekitar seribu pendukung Yoon berbaris menuju Mahkamah Konstitusi untuk menekan hakim agar membatalkan pemakzulan. Polisi menangkap tiga demonstran yang mencoba memanjat tembok gedung.

Sementara itu, perpecahan politik semakin dalam. Partai Kekuatan Rakyat (PPP), yang merupakan partai konservatif Yoon, menyebut perpanjangan penahanan ini sebagai “keputusan yang disayangkan” dan mempertanyakan dampaknya terhadap stabilitas negara.

Di sisi lain, Partai Demokrat yang menjadi oposisi utama menilai keputusan pengadilan sebagai “langkah penting untuk memulihkan ketertiban”.

Mereka juga mengecam aksi protes pendukung Yoon, menyebutnya sebagai “kerusuhan kelompok sayap kanan” yang justru memperburuk krisis nasional.

Meski sempat kehilangan dukungan akibat deklarasi darurat militernya, PPP kini mengalami lonjakan popularitas di tengah gejolak politik.

Survei Gallup Korea terbaru menunjukkan PPP unggul atas Partai Demokrat dalam dukungan publik—39 persen berbanding 36 persen—untuk pertama kalinya sejak Agustus 2024.

Di pusat kota Seoul, ribuan orang juga menggelar aksi protes damai untuk mendukung Yoon pada Minggu pagi. Namun, di sisi lain kota, demonstrasi anti-Yoon terus berlangsung selama beberapa hari terakhir.