Penjelasan Sudirman Said soal Surat Utang Piutang Anies-Sandi di Pilgub DKI 2017

Pelantikan Anies Sandi di Istana Negara Foto: REUTERS/Beawiharta

Beredar salinan utang piutang antara eks Gubernur DKI, Anies Baswedan, dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Sandiaga Uno, saat keduanya maju sebagai paslon di Pilgub DKI 2017. Dalam surat itu, Anies meminjam dana sebesar Rp 92 miliar kepada Sandi.

Dalam surat tertanggal 9 Maret 2017 itu, tertulis "Surat Pernyataan, Pengakuan Hutang III". Identitas Anies juga tercantum dalam surat tersebut, seperti nomor KTP dan alamat lengkap.

Terdapat tujuh poin dalam surat ini, di antaranya menyebut bahwa Anies mengakui adanya dana pinjaman I, II, dan III senilai total Rp 92 miliar yang diketahui oleh Sandiaga Uno dan bukan untuk keperluan pribadi.

Terkait hal ini, tim Anies Baswedan, Sudirman Said, tak menampik adanya utang piutang di antara Anies dan Sandi saat Pilgub DKI. Namun, kata dia, dalam kesepakatan itu, juga disepakati utang akan lunas jika keduanya menang di Pilgub DKI.

"Semangat pada waktu itu memang berjuang bersama. Dan ada kesepakatan bila menang maka keduanya akan fokus menjalankan tugas-tugas di pemerintahan," kata Sudirman saat dihubungi, Sabtu (11/2).

Karena itu, Sudirman menuturkan seharusnya hal itu tak perlu dipermasalahkan lagi.

"Benar sekali. Sudah clear seharusnya sudah lama," tutup eks Menteri ESDM ini.

Dalam poin tujuh, memang disebutkan bahwa utang piutang Anies Sandi dianggap lunas jika menang di Pilgub DKI.

NasDem Minta Sandi Jelaskan Surat Utang

Waketum NasDem Ahmad Ali memberikan keterangan pers terkait pertemuan delapan Partai Politik di Hotel Darmawangsa, Jakarta pada Minggu (8/1/2023). Foto: Iqbal Firdaus/kumparan

Waketum NasDem Ahmad Ali menyebut seharusnya Sandi bisa menjelaskan surat itu agar tak liar. Ia pun berpandangan seharusnya surat itu tak muncul di publik. Terlebih saat ini Anies sudah menjadi bacapres NasDem.

"Aneh saya pikir dengan tersebarnya surat itu, jelas dalam perjanjian itu tertulis. Seharusnya Pak Sandi bisa menjelaskan itu supaya ini tidak menjadi isu liar. Artinya Pilkada 2017 itu kan selesai dimenangkan oleh pasangan Anies Sandi. Seharusnya ketika isu itu muncul Sandi mengklarifikasi itu sebagai suatu gentleman agreement dia kan. Bukan membiarkan itu menjadi isu liar," terangnya.

"Harusnya surat itu tidak perlu keluar, umpamanya tidak perlu beredar. Menurut saya sih beredarnya surat itu adalah jawaban terhadap Erwin Aksa, terhadap Sandi kan dan pihak-pihak yang selama ini membiayai dalam Pilkada DKI," tambah dia.

Berikut selengkapnya 7 poin perjanjian tersebut dalam surat yang beredar: